Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE JATIM RAYA

Pasca putusan MK, kantor KPU Jatim aman 

LENSAINDONESIA.COM: Massa Prabowo-Hatta di Jawa Timur tampak tidak bereaksi usai pembacaan keputusan hasil sengketa Pilpres 2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/08/2014) malam. Terbukti, di KPU Jatim yang biasa menjadi tempat berkumpulnya para massa untuk melakukan demo, terlihat aman.

Pantauan lensaindonesia.com, di sekitar Jalan Raya Tenggilis Surabaya hanya terlihat personil TNI/Polri yang telah melakukan penjagaan secara ketat sejak pagi tadi. Bahkan hingga Kamis malam ini penjagaan masih tetap ada dan rencananya akan berlangsung hingga Jumat (22/08/2014) besok.

Personil yang diturunkan khusus menjaga KPU Jatim, yakni 1 SSK Brimob, 1 SSK Dalmas Polrestabes Surabaya, 1 SSK Polrestabes, 1 SST Polsek Tenggilis lengkap dengan 2 mobil water cannon. Dari TNI yakni 2 unit Dim Timur dan 1 SSK Yonif 516.

Sementara untuk arus lalulintas yang ada di jalan dua arah di depan Kantor KPU Jatim ditutup. Arus dari Jalan Kendangsari dialihkan ke Jalan Jemursari dan arus dari Jalan Jemursari dialihkan ke Perumahan Tenggilis.

Diketahui, menghadapi pengumuman sengketa Pilpres 2014 oleh MK, Irjen Pol Unggung Cahyono, Kapolda Jatim menetapkan kemanan Jawa Timur menjadi siaga satu. Pihak Polda Jatim mengerahkan sebanyak 14.120 ribu anggotanya yang disebar ke 10 zona wilayah di Jawa Timur. Seperti Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Madura, Malang, Bojonegoro, Banyuwangi, Bondowoso serta beberapa daerah lainnya.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Putusan sengketa hasil Pilpres 2014 dibacakan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva pukul 20.45 WIB. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Hamdan saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (21/08/2014) malam.

Baca Juga:  Resmob Polrestabes Surabaya kirim begal sadis bertemu Sang Pencipta

Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menerangkan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, perolehan suara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Selain itu, pasca keputusan MK yang gagal ini pihak Prabowo-Hatta juga berencana akan menempuh jalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA).@sarifa