Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

Kartu Indonesia Sehat lebih baik dari Jaminan Kesehatan Nasional 

LENSAINDONESIA.COM: Rencana usulan perbaikan sistem dan nama jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Kartu Indonesia Sehat, diklaim bisa menjadi lebih baik. Khusunya soal pelayanan yang tak lagi bersifat kedaerahan.

Rieke Dyah Pitaloka, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP mengatakan, selama ini sistem dari kartu JKN belum menjangkau layanan kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia. Jika seseorang telah terdaftar menjadi peserta BPJS di satu daerah, maka ia tak akan bisa menggunakan kartu JKN diluar dari daerahnya.

“Masyarakat kita saat ini sulit mengakses JKN, karenanya kami bertekad terus berupaya memperbaiki sistem yang ada agar bisa terus lebih baik. JKN nantinya akan diubah jadi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kartu ini melayani kesehatan peserta dan bisa diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya saat ditemui lensaindonesia.com di Surabaya, Kamis (18/09/2014).

Dia menegaskan, penggantian ini hanya terletak dibagian nama kartunya saja, yakni Kartu Indonesia Sehat. Sementara untuk penyelenggaranya akan tetap sama yaitu BPJS Kesehatan dan sistemnya jaminan sosial nasional.

“Jadi dengan KIS nanti akan memperbaiki sistem portabilitas, dimana setiap orang berhak mendapatkan jaminan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Intinya tidak ada lagi pasien yang ditolak rumah sakit,” cetus politisi yang juga aktris ini.

Dibahasnya perbaikan dan penggantian nama ini, masih kata dia, sudah sesui dengan UU yang ada. Pemerintahan Jokowi nantinya berharap jaminan kesehatan di negara Indonesia terus mengalami perbaikan dan pelayanan yang mudah diakses.

“Intinya perjuangan kami ini untuk seluruh rakyat dan kita mohon doanya agar bisa diketok dalam waktu dekat ini. Tahap awal kita upayakan memperbaiki dan mengoreksi jumlah penerima bantuan iuran kesehatan, yang awalnya hanya 86,4 juta orang akan kita naikkan jumlahnya jadi 120 juta orang. Ini akan akan menyelesaikan layanan kesehatan bersifat kedaerahan,” tegasnya.

Sementara untuk wilayah Jatim, pihaknya mengusulkan dibukanya tempat pendaftaran BPJS Kesehatan yang lebih banyak lagi. Saat ini jumlah kantor cabang BPJS di Jatim sangat terbatas. Dari 38 kabupaten/kota, BPJS baru membuka kantor cabang di 10 kabupaten/kota di Jatim, yaitu di Kota Surabaya, Kab Bojonegoro, Kab Madiun, Kota Kediri, Kab Mojokerto, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kab Jember, Kab Banyuwangi dan Kab Pamekasan.

Wanita yang digadang-gadang akan jadi salah satu menteri dalam kabinet Jokowi-JK ini meminta BPJS wilayah Jatim mau bekerjasama dengan PT Pos Indonesia yang dikenal punya pelayanan yang sangat luas hingga ke desa-desa. Di Jatim titik layanan posnya ada 911 tempat. untuk kantor pos besar di kabupaten/kotanya ada 34, kantor pos cabang ada 541 dan pos keliling hingga ke desa-desa sebanyak 336 pos.

“Ini langkah yang cukup baik untuk mempercepat pendaftaran peserta. Jangan sampai orang nunggu sakit dulu baru bisa daftar,” pungkas Rieke Dyah Pitaloka.@sarifa