LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dilaporkan ke Asisten Pengawas (Aswas) Kejaksaan Agung lantaran dianggap salah dalam melakukan eksekusi terhadap Lumongga Marbun. Hal itu diutarakan pengacara senior Sudiman Sidobuke.

“Eksekusi saya anggap salah, kami telah laporkan jaksa ke Kejagung,” ujar Sudiman Sidobuke di PN Surabaya, Rabu (8/10/2014).

Tak hanya itu, Sudiman Sidobuke juga melakukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait persoalan ini. Terpidana itu adalah Lumongga Marbun, seorang ibu asal Surabaya yang dieksekusi Kejari Surabaya pada 25 September 2014 lalu.  Dia merupakan terpidana dua perkara, yakni perkara pelanggaran Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta terpidana pencemaran nama baik. “Kasusnya itu satu perkara. Namun, pelapornya berbeda dan dua-duanya sama-sama divonis hukuman percobaan,” ungkapnya.

Sidang tersebut merupakan sidang perlawanan yang dilayangkan terdakwa. Namun, sidang batal digelar karena jaksa tidak bersedia mengikuti. “Jaksanya sudah sempat datang, tapi pergi lagi. Ini kan aneh,” lanjut Sudiman Sidobuke.

Gugatan perlawanan itu didaftarkan ke PN Surabaya sejak beberapa waktu lalu. Dalam surat yang didaftarkan itu, Lumongga Marbun menjadi pelawan dan Kejari Tanjung Perak sebagai terlawan.

Eksekusi yang berbuntut panjang tersebut, adalah eksekusi yang dilakukan petugas Kejari Tanjung Perak terhadap ibu dua anak tersebut ketika berada di rumahnya di Perumahan Puri Indah, Suko Sidoarjo.

Alasan jaksa, pelawan melakukan tindak pidana kedua sehingga vonis hukuman percobaan sebelumnya menjadi berlaku. Namun, menurut versi Sudiman tidak demikian. Sebaliknya, kliennya tersangkut satu masalah tapi laporannya ke polisi dibuat dua tahap. Kasusnya ketika Lumongga dan lawannya terlibat saling menjelek-jelekkan melalui pesan singkat dengan pelapor.

Lumongga dilaporkan ke Polda Jatim pada 29 Pebruari 2012. Dia dijerat dengan undang-undang ITE. Terdakwa divonis 31 Oktober 2013. Hukumannya, sepuluh bulan penjara percobaan 1,5 tahun. Artinya hukuman sepuluh bulan penjara jika selama 1,5 tahun sejak putusan, terpidana melakukan tindak pidana.

Perkara menjelek-jelekkan itu juga dilaporkan ke Polrestabes Surabaya pada 18 September 2012. Alasannya Lumongga melakukan pencemaran nama baik. Tapi landasan laporannya sama, kejadian saling menjelek-jelekkan itu.

Dalam perkara ini, terdakwa sudah divonis sebulan penjara dengan percobaan enam bulan pada 23 April 2014. Artinya, hukuman sebulan itu akan diberlakukan jika selama enam bulan terpidana melakukan tindak pidana. Ternyata vonis kedua itu dianggap sebagai hal yang menggugurkan unsur percobaan dalam vonis sebelumnya. “Ini sangat aneh. Padahal, sumbernya perkara yang sama,” lanjut Sudiman.

Terpisah, Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak, Suseno menyampaikan bahwa eksekusi yang dilakukan itu berdasar ketetapan hakim. Kalau memang ada gugatan, laporan dan sebagainya, pihaknya pun mengaku siap menghadapinya. “Yang kami lakukan telah sesuai penetapan hakim,” ujar Seno.@ian