LENSAINDONESIA.COM: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jawa Timur I, Kamis (30/10/2014) mengamankan tiga truk bermuatan bijih plastik sebanyak 9.630 karung masing-masing berisi 25 Kg asal Saudi Arabia di gudang PT DT yang berada di Kawasan Sidoarjo.

Plt Kepala Bea Cukai Kanwil Jatim I Agus Yulianto mengatakan, dalam rangka melindungi industri dalam negeri dari persaingan usaha yang tidak adil dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, pihaknya melakukan operasi intelijen dan penindakan terhadap pengiriman barang impor dengan fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari Gudang PT MUN ke perusahaan trading PT DT di Sidoarjo.

“Operasi ini dilaksanakan atas informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya penyalahgunaan kewenangan, terhadap kepabeanan yang dilakukan oleh PT MUN,” terang Kanwil Bea Cukai Jatim I ini.

“PT MUN yang bergerak di bidang manufaktur, mendapatkan fasilitas BKPM. Fasilitas ini diberikan kepada PT DT mengimpor bijih plastik untuk digunakan di perusahaan dalam bentuk produksi jadi. Namun disalahgunakan, dengan menjualnya ke pasaran bebas, seperti yang dilakukan kepada PT DT,” tambahnya.

Dari penangkapan terhadap tiga truk besar bermuatan bijih plastik tersebut, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 443.416.720. Dengan rincian bea masuk sebesar Rp 347.777.820 dan PPh Ps 22 Impor sebesar Rp 95.638.900. Walaupun demikian, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan lebih dalam. “Kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Karena diduga, kegiatan illegal ini sudah lama dilakukan PT MUN. Serta ada beberapa perusahaan yang menjadi langganan perusahaan tersebut selain PT DT,” ungkap Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim I ini kepada Lensa Indonesia.

Dari kejadian tersebut, PT MUN dianggap telah melakukan pelanggaran pasal 26 ayat (4) Undang undang RI nomor 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan. Dalam ketentuan tersebut telah diterangkan, orang atau perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang telah ditetapkan, maka wajib membayar bea masuk yang terutang.

“Dalam pelanggaran ini, kedua perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan BKPM dari Badan Koordinasi Penanaman Modal,” pungkas Agus.@rofik