LENSAINDONESIA.COM: Wacana Kementerian Dalam Negeri terkait pengosongan kolom agama dalam kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Meski banyak yang tak setuju, ada sejumlah kalangan justru mendukung wacana itu.

Jaringan Gus Durian (JGD) Jawa Timur mengaku sepakat dengan ide Mendagri, Tjahjo Kumolo, untuk melakukan pengosongan kolom agama dalam KTP. Namun pengosongan hanya boleh berlaku bagi masyarakat pemeluk agama/kepercayaan lain, selain 6 agama yang diakui yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu.

Menurut Koordinator Jaringan Gus Durian Jatim, Aan Anshori, ada baiknya masyarakat tidak berlebihan dalam menyikapi wacana tersebut. Terlebih, ada yang mengaitkan ide itu bentuk kebijakan melawan Pancasila sampai memberikan ruang kesuburan bagi Atheisme di Indonesia.

“Sebagai catatan, setidaknya masih ada sekitar 1 juta warga Indonesia yang keyakinannya belum bisa diakomodasi dalam kolom KTP dengan alasan yang tidak jelas. Mereka dipaksa memilih salah satu dari 6 agama ‘resmi’ untuk dicantumkan. Kondisi ini pada gilirannya berimplikasi serius, mereka terkendala mendapatkan hak-haknya di sektor lainnya,” jelas Aan, Rabu (12/11/2014).

Jaringan Gus Durian Jatim menilai, praktik seperti ini sangat menyedihkan. Jika terus dibiarkan artinya negara telah gagal memberikan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak beragama serta berkeyakinan sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi.

Upaya Kemendagri dengan mengosongkan kolom agama adalah memberikan opsi kepada penganut agama atau keyakinan diluar 6 agama yang telah ada. Mengosongkan kolom agama adalah langkah konstruktif untuk mengikis diskriminasi selama ini. “Yang paling penting, pengosongan kolom agama ini tidak berlaku bagi pemeluk 6 agama di Indonesia yang telah diakui,” cetusnya.

Aan mencontohkan, di Indonesia ada masyarakat yang memeluk agama Sunda Wiwitan namun ternyata di KTP ‘dipaksa’ untuk menuliskan Hindu dan belum dengan aliran atau agama masyarakat lokal. “Ini sama halnya, kita yang beragama Islam masak harus ditulis Budha,” ujarnya.

Selanjutnya, setelah pengosongan kolom agama ini, pemerintah harus segera menindaklajuti dan mengeluarkan kebijakan untuk menggaransi kemudahan bagi setiap orang untuk mencacatkan apapun agama/keyakinan pada kolom agama di KTP masing-masing.

“Sebagai seorang Gus Durian, saya berpandangan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencantumkan agama/keyakinan yang dianutnya. Pihak manapun, termasuk negara, tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk mengakui agama/keyakinan di luar yang dipeluknya,” pungkasnya.@sarifa