LENSAINDONESIA.COM: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan memotret atau mengaudit hasil penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan nasional di jalur pantura.

Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, ada sinyalemen, bahwa proyek perbaikan jalan di jalur pantura tidak pernah tuntas.

“Banyak yang bilang pantura adalah proyek abadi, banyak sinyalemen dari berbagai pihak bahwa proyek perbaikan jalan di jalur pantura tidak pernah tuntas dan kerusakan jalan terjadi terus menerus,” ujar Rizal yang didampingi Ketua BPK Harry Azar Azis dalam keterangan persnya di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Kata Rizal, meriksaan segara akan dilaksanakan. Diperkirakan selesai dalam jangka waktu tiga bulan medatang.

“Tujuan pemeriksaan adalah untuk melihat sejauh mana terpenuhinya aspek efektifitas, efisienai dan ekonomis serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional di jalur pantura,” terangnya.

Dalam pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional tahun 2012 dan 2013, BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional yang dilakukan oleh Direkorat Jenderal Bina Marga Kementeri. Pekerjaan Umum diseluruh propinsi belum sepenuhnya dikelola secara efektif.

“BPK menemukan kelemahan kelemahan diantaranya, pelaksanaan kontrak berbasis kinerja pada paket pekerjaan Ciasem-Pamanukan di Provinsi Jawa Barat mengandung kelemahan dan hasilnya tidak efektif,” terangnya.

“BPK juga menemukan pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas pada ruas jalan nasional jalur pantura di Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim kurang terkoordinasi dan tidak efektif segingga mengakhibatkan kerusakan jalan,” tambahnya.

Dengan mempertimbangkan nilai strategis dari jalan nasional di jalur pantura, kata Djalil, BPK akan melaksakan pemeriksaan atas penyelenggaraan jalan dan jembatan di jalur tersebut khususnya di wilayah Jabar sampai perbatasan Jateng.

“Pemeriksaan akan dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek keuangan, teknis dan sosiologis, sehingga nanti rekomendasi yang dihasilkan benar benar dapat memberi masukan pada pemerintah untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan jalan di masa yang akan datang,” jelasnya.

Untuk itu, BPK akan melibatkan auditor dengan berlatar belakang teknis serta para ahli di bidang teknis dari UI dan ITB dalam pelaksanaan pemeriksaan.

“Ke depan BPK akan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat strategis, sehingga keberadaan BPK dirasakan oleh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan,” pungkasnya.@yuanto