LENSAINDONESIA.COM: Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ridwan Hisjam menyatakan, perbedaan pandangan dalam berdemokrasi di internal Golkar sudah diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Sebaiknya, AD/ART tidak mengenal lembaga-lembaga tandingan.

“Semua sudah ada di AD/ART jalan keluar dari perbedaan-perbedaan demokrasi,” tegas Ridwan Hisjam saat dihubungi LICOM di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini, menyatakan, seharusnya yang kontra terhadap pengurus sah DPP Partai Golkar bukan bertindak di luar jalur Sebagai konsekuensi berdemokrasi di Indonesia, sepatutnya legowo jika harus berada di luar sistem kepemimpinan partai yang sah.

“Saya juga pernah mengalami proses melawan kekuasaan pada saat Musda Partai Golkar Jatim 2004. Saya legowo berada di luar sistem partai selama 5 tahun (2014-2019),” kenang Tatok, panggilan akrab Ridwan Hisjam, menyindir kubu kontra Aburizal Bakrie (ARB) yang belakangan membentuk DPP Golkar tandingan.

Kader Golkar yang pernah mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur Jatim berpasangan dengan mantan Sekjen PDIP Soetjipto ini, mengingatkan sahabat-sahabarnya sesama kader Golkar agar tidak keukeuh membuat tandingan. Karena pada dasarnya di politik, apalagi satu keluarga dalam Golkar, kalah dan menang sama, untuk kepentingan pengabdian.

“Yang terpenting kita tidak (jangan) mengkhianati partai untuk kepentingan kelompok. Bisa berkarya di bidang lain,” tandas Tatok, sependapat dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung yang optimistis bahwa mereka yang kontra dengan DPP Partai Golkar tidak akan mengkhianati partai.

Selanjutnya, Wasekjen ini menambahkan, Munas Golkar di Bali nanti yang diundang para pengurus DPP maupun dari daerah-daerah atau yang menjadi anggota DPR RI.

“Munas (Bali) insya’ Allah dapat berjalan lancar, dan menghasilkan yang terbaik untuk Partai Golkar dan bangsa Indonesia,” kata Tatok.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung menegaskan konflik di intenal Golkar saat ini mengganggu solidnya Golkar, terutama menyambut persiapan Pemilu serentak 2019.

“Soliditas itu sangat dibutuhkan. Penting untuk Golkar dalam agenda organisasi maupun politik yang bermuara pada Pilpres 2019,” tutur kader Golkar yang juga Ketua Kosgoro ’57 ini.

Tokoh politikus sepuh Golkar ini khawatir terjadi perpecahan di Partai Golkar. Dia juga tidak mau ada kepengurusan ganda atau tandingan. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, dia mendukung misi Aburizal Bakrie. “Saya tidak ikhlas kalau Golkar terjadi perpecahan. Saya ingin betul Golkar meraih kembali posisi terhormat dan posisi yang diapresiasi,” lanjutnya.

Akbar menepis dugaan adanya orang luar yang menyusup dan menunggangi dalam kisruh Partai Golkar belakangan ini. Dia memastikan konflik yang terjadi murni terjadi dari dalam. “Konflik ini terjadi (hanya melibatkan) orang-orang partai yang saya kenal. Saya yakin -mereka ini tidak akan khianati partai,” pungkasnya. @endang