Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Setelah menyidak salah satu aset tanah milik PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim di Jl Ngagel Surabaya, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur kembali memanggil direksi PT PWU Jatim untuk hearing. Sayangnya, panggilan dewan itu tak digubris dan hanya ada surat yang menyatakan bahwa perwakilan direksi tak bisa datang dengan alasan sakit.

Melihat hal itu, Ketua Komisi C, Thoriqul Haq mengaku geram. Perusahaan BUMD Jatim dibawah pimpinan Arif Affandi tersebut dinilai sengaja tak menghiraukan panggilan DPRD Jatim. Sebab mereka enggan memberi data lebih detil soal aset, keuntungan serta perjanjian kerjasama sejumlah aset yang saat ini telah disewakan ke banyak pihak.

“Kemarin (Senin) kami panggil direksi PT PWU untuk hearing dan dimintai penjelasan detil soal asetnya terutama yang ada di Central Point (Ngagel) tapi kok gak datang. Dalam beberapa hari ini akan kami jadwalkan hearing lagi dengan PT PWU,” ujarnya kepada Lensa Indonesia, Selasa (9/12/2014).

Komisi C DPRD Jatim mengaku akan terus mengejar keterangan dari PT PWU Jatim soal perjanjian kerjasama asetnya. Apakah telah sesuai prosedur atau tidak, jika nantinya terbukti menyalahi aturan maka Komisi C tak segan akan mengusulkan pemberhentian Arif Affandi sebagai Direktur Utama PT PWU kepada Gubernur Jatim, Soekarwo.

“Kami indikasikan PT PWU ini tidak transparan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset. Data di kami perjanjian kerjasama aset PT PWU dan Benoa (perusahaan pengelola Central Point) aset diufungsikan untuk mall dan restoran. Namun faktanya ditemukan ada Penthouse karaoke dewasa dan C’zar Spa,” cetus Thoriq asal Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya merasa perlu tahu manajemen Penthouse dan C’zar Spa menyewa di PT Benoa atau tidak. Kalau memang ini melanggar dan PT PWU sengaja membiarkan, maka Komisi C akan ambil sikap. “Tapi sebelum itu kami butuh penjelasan terkait kerjasamanya,” tegasnya.

Ditambahkan anggota Komisi C DPRD Jatim , Aufa Zhafiri menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus di satu aset milik PT PWU. Tapi dalam perjalanannya nanti, tak menutup kemungkinan ada rencana monitoring terhadap aset PT PWU lainnya. “Tapi akan kami buka dulu soal yang Penthouse dan C’zar Spa itu. Baru setelah itu akan kami lihat aset lainnya, seperti di sebelah Central Point yang saat ini dijadikan Hotel Malibu,” katanya.

Politisi muda asal Fraksi Partai Gerindra ini meminta agar PT PWU lebih terbuka. Dimana kewajiban BUMD milik Pemprov ini diwajibkan berkontribusi terhadap PAD sebesar 60 persen dari keuntungan setiap tahun. Tapi kenyataannya kontribusi PT PWU yang disetor ke Pemprov tidak naik secara signifikan dari tahun ke tahunnya.

Berdasar data, pada tahun 2010 PT PWU hanya memberikan kontribusi Rp 3,2 miliar, pada 2011 turun menjadi Rp 3 miliar, 2012 naik menjadi Rp 3,2 miliar dan pada 2013 kontribusi PAD hanya pada angka Rp 3,3 miliar. Untuk 2015, kontribusi terhadap PAD hanya ditargetkan Rp 3,6 miliar. “Untuk bisa menghitung itu kami Komisi C DPRD Jatim harus tahu soal keuntungan per tahun itu berapa? Itu yang sampai sekarang mereka gak mau terbuka,” tandas Aufa.@sarifa