Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

PPP pilih bertahan di KMP meskipun tak kebagian kursi pimpinan AKD 

LENSAINDONESIA.COM: Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta memutuskan tetap bergabung di Koalisi Merah Putih (KMP).

“Berdasarkan perdebatan dan pertimbangan yang intens di Mukernas, maka kecenderungan yang bisa ditangkap, tetap di KMP,” kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Suryadharma Ali di arena Mukernas PPP Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Meski demikian, Suryadharma Ali mengungkapkan, sebagian kader ingin PPP hijrah ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) karena tak memperoleh kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), DPR, dan MPR.

Namun, mengingat hal tersebut tak seutuhnya menjadi kesalahan KMP, melainkan adanya oknum kader yang memperkeruh soliditas internal maka masih ada opsi bertahan di KMP. “Potensi PPP tidak memiliki fraksi di MPR dan DPR karena ada perebutan fraksi lalu konsekuensinya ada fraksi kembar. Itu karena ulah segelintir tokoh PPP yang ingin memecah belah partai,” ketus mantan Menteri Agama (Menag) ini.

Sementara Ketua Umum DPP PPP, Djan Faridz, menegaskan, hadirnya partai Kabah di poros pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tak menunjukkan sebagai oposisi. Dalihnya, salah satu partai tertua ini siap mendukung kebijakan pemerintah yang pro pemerintah. “Kalau kebijakan pemerintah mencelakakan rakyat, akan kami tolak dan kalau KMP berbuat jahat akan kami tolak,” tegasnya pada kesempatan sama.

Selain memutuskan tetap di KMP, Mukernas PPP yang berlangsung sejak Rabu (10/12/2014) malam tersebut juga memutuskan PPP mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “PPP dapat memahami, Perppu Pilkada secara politik sebagai upaya menegakkan kedaulatan rakyat,” ujar mantan Menteri Perumahan Rakyat ini.

Dengan dukungan itu, diharapkan pesta demokrasi di level daerah nantinya lebih demokratis, meminimalisir fragmentasi politik, dan tidak membuang suara rakyat. “Kami juga menilai, kami tetap meminimalisasi ongkos pemilu dan memberi peran lebih strategis kepada partai politik untuk menyeleksi dan menyodorkan kader-kader terbaiknya kepada khalayak,” pungkas mantan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta ini. @fatah_sidik

Baca Juga:  Milenial Simalungun hebohkan Festival Danau Toba, 1000 “Bulang Sulappei” pecahkan MURI