LENSAINDONESIA.COM: Kelompok petani tebu dari Pabrik Gula (PG) Jember mendatangi Komisi B DPRD Jawa Timur mengeluhkan kondisi gula lokal yang saat ini tidak laku dipasaran akibat serangan gula impor.

Kepada Komisi B, perwakilan petani tebu terebut menyampaikan pesan agar Presiden, Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhatikan nasib para petani tebu yang dibuat merugi akibat peredaran gula rafinasi di pasaran. Bahkan, dalam kebijakan yang lalu, pihaknya menuding pimpinan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jatim justru mengkhianati anggotanya.

“Upaya yang kami lakukan ini menunjukkan di tingkat petani masih banyak permasalahan. Kami ingin gula lokal kembali terjual. Para petani tebu hingga hari ini terus merugi,” ungkap perwakilan petani tebu dari PG Semboro, Iswahyudi di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (12/01/2015).

Saat ini, lanjut Iswahyudi, gula petani tebu di Jatim masih banyak yang menumpuk dan tak terjual mencapai 800 ribu ton lebih. Sehingga para petani hingga saat ini belum mendapatkan hasil panen secara penuh.

Bahkan, yang paling disesalkan oleh pihaknya yakni wakil para petani tebu (APTRI) Jatim yang seharusnya memperjuangkan kehidupan petani tebu agar lebih baik, justru belakangan diketahui berkhianat pada para anggotanya.

“Kami mensinyalir mereka para wakil kami di APTRI melakukan selingkuh dengan pejabat negara terkait. Mereka melakukan koordinasi dengan pemerintah dan importir untuk melakukan impor gula,” tegasnya.

Mengatasi hal itu, pihaknya mendesak Komisi B DPRD Jatim agar menyuarakan langsung kepada Presiden, Jokowi untuk mengatasi impor gula yang jelas-jelas merugikan petani tebu.

“Untuk jangka pendek kami para petani meminta agar bisa secepatnya menerima hasil panen dari produksi gula kami yang masih menumpuk. Jangka panjang, kami minta presiden memberi dana perlindungan terhadap hasil panen petani,”pungkas Iswahyudi.@sarifa