LENSAINDONESIA.COM: Humphrey Djemat, Wakil Ketua Umum PPP, menegaskan, Rakernas yang akan diselenggarakan kubu Romahurmuziy (Romi) pada 17 Februari nanti merupakan kegiatan yang ilegal. Alasannya, Karena tidak sesuai Putusan Mahkamah Partai dan Undang-Undang Partai Politik (UU PARPOL).

“Sebagaimana diketahui bahwa apabila ada perselisihan diinternal partai, berdasarkan pasal 32 UU Parpol perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai, dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat,” kata elit DPP PPP kubu Ketua Umum DPP PPP Djan Fariz dalam konferensi persnya di kantor DPP PPP Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2015). Artinya, kubu Djan Fariz menganggap Rakernas kubu PPP Romahurmuziy palsu.

“Rakernas yang akan dilakukan pihak Romi tersebut jelas ilegal. Sebab, berdasarkan butir ke 5 Putusan Mahkamah Partai No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014, yang seharusnya menyelenggarakan Muktamar adalah DPP. Dan, apabila tidak dapat diselenggarakan bersama-sama, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan kewajiban DPP harian PPP untuk membuat rapat pengurus harian DPP PPP untuk menentukan tanggal dan tempat diadakannya Muktamar,” jelasnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Partai tersebut, menurut Humprey, Majelis Syariah berserta Pengurus Harian DPP PPP mengadakan rapat di Hotel Sultan Jakarta pada 21 Oktober 2014 yang dipimpin langsung KH. Maimoen Zubair (Mbah Moen) selaku Ketua Majelis Syariah pada saat itu.

Tujuan rapat yaitu, untuk menentukan tanggal dan tempat pelaksanaan Muktamar ke VIII. Dan diputuskan dalam rapat tersebut bahwa pelaksanaan Muktamar ke VIII diadakan di Jakarta pada 30 Oktober–2 November 2014.

“Dengan demikian, pelaksanaan Muktamar yang sah adalah Muktamar di Jakarta yang menghasilkan Djan Faridz sebagai ketua uUmumnya,” klaim Humphrey.

Ditegaskan Humphrey, ada pun yang menjadi dasar dikeluarkannya Putusan Mahkamah Partai No. 49 tersebut adalah Surat Kementerian Hukum dan HAM No. AHU.AH.11.03-1 tertanggal 25 September 2014 yang meminta agar perselisihan di internal PPP diselesaikan melalui Mahkamah Partai berdasarkan Undang-Undang Partai Politik.

“dengan demikian pelaksanaan Muktamar di Jakarta itu telah sesuai tidak hanya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Partai namun berdasarkan juga pada UU Parpol dan sesuai dengan permintaan Kemenkumham,” tegas Humphrey.

Selain itu, jelas Humprey lagi, Mahkamah Partai ada memberikan penjelasan melalui Surat No. 0263/ES/MP-DPP.PPP/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Muktamar ke VIII yang diselenggarakan di Surabaya itu adalah TIDAK SAH termasuk seluruh keputusannya adalah TIDAK SAH.

“Karena melanggar pasal 51 ayat (6) AD-ART PPP yaitu muktamar seharusnya diselenggarakan oleh DPP PPP yaitu dengan Ketua Umum Suryadharma Ali,” tambahnya.

Hal itu, tegasnya, makin memperkuat bahwa Muktamar Surabaya adalah TIDAK SAH dan segala tindakan yang dilakukan Romi dan kepengurusannya juga TIDAK SAH termasuk kegiatan Rakernasnya. Ditambah lagi dengan adanya Penetapan PTUN No. 217/g/2014/ptun-jkt tanggal 6 November 2014 yang pada pokoknya MENUNDA SK Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.ah.11.01 yang mensahkan kepengurusan Romi. “Maka, kepengurusan Romi secara THE JURE TIDAK DIAKUI,” rerang Humphrey.

“Kita jangan menganggap enteng putusan Majelis Hakim, walaupun bersifat penetepan sela namun itu merupakan produk dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menurut asas Erga Omnes harus ditaati dan dipatuhi termasuk oleh pihak Romi,” papar Humphrey.

Selanjutnya, Humphrey menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri telah mengakui adanya penundaan SK Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.ah.11.01 oleh penetapan PTUN tersebut, hal ini diterangkan dalam Surat Kementerian Hukum dan HAM. No. AHU.4.AH.11.01-15 tertanggal 8 Desember 2014.

“Mengingat kepengurusan Romahurmuziy adalah ilegal dan Romi bukan sebagai Ketua Umum PPP yang SAH, maka Ketua Umum PPP Djan Faridz menghimbau kepada seluruh pengurus DPW-DPW dan DPC-DPC seluruh Indonesia untuk TIDAK MENGHADIRI acara Rakernas ilegal tersebut,” tegas politisi PPP ini.

“Kami menghimbau kepada Presiden Jokowi dan Menteri-Menterinya agar tidak menghadiri acara rakernas illegal tersebut. Kami menyakini bahwa pemerintahan bapak Jokowi mengerti betul Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan akan memegang teguh asas tersebut, sehingga mengetahui batas-batas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak,” jelas Humphrey.

Menurut Humphrey, apabila dilihat dari kronologis diatas tersebut, maka hingga detik ini, kepengurusan yang SAH secara the facto dan the jure adalah kepengurusan Djan Faridz (Muktamar di Jakarta). Terlebih lagi pada saat putusan PTUN nanti membatalkan dan mencabut SK Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.ah.11.01, maka pengakuan terhadap kepengurusan Djan Faridz akan semakin kuat dan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM wajib tunduk dan patuh pada putusan tersebut dan wajib mengeluarkan SK Kepengurusan yang SAH bagi Kepengurusan Djan Faridz.

Perlu diketahui, mlanjutnya, bahwa dukungan terhadap keabsahan Muktamar Jakarta ini ditunjukkan juga oleh KH. Maimoen Zubair (Mbah Moen) yaitu dengan mengajukan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang inti gugatannya adalah menyatakan bahwa Muktamar di Surabaya adalah TIDAK SAH dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Muktamar di Jakarta pada tanggal 30 Oktober–2 November 2014 dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Ahmad Dimyati Natakusuma adalah yang SAH sesuai dengan putusan Mahkamah Partai No. 49.

“Juga keputusan Rapat Majelis Syariah dan Pengurus Harian DPP pada tanggal 21 Oktober 2014 dan sesuai dengan AD/ART PPP. Berharap semua Kader dan Pengurus PPP agar mengikuti pesan yang tersirat pada gugatan Mbah Moen ini, bahwa PPP harus bersatu dan hanya Muktamar yang diselenggarakan di Jakarta lah yang SAH, “ tutup Humphrey

Hadir dalam konferensi pers ini, Wakil Ketua Umum Fernita Darwis dan Ketua Bidang Organisasi Djafar Alkatiri dan Ketua bidang Hukum dan HAM Triana Dewi Seroja. @licom_09