LENSAINDONESIA.COM: Dirut Bank Negara Indonesia (BNI), Gatot M Suwondo mengaku ada beberapa kekhawatiran yang mengarah pada PHK dan dicabutnya izin di luar negeri terkait merger BNI dan Mandiri. Untuk proses merger, hal ini harus melalui beberapa fase yang dilalui kedua pihak jika melakukan penyatuan. Di antaranya, terkait ongkos sosial (social cost) yang harus dokucurkan, layaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

“Potensi mengarah pada PHK itu pasti ada, satu contoh jika cabang ada 2 di satu tempat, maka harus menghilangkan salah satunya. Misalnya, untuk ongkos SDM BNI dalam 1 bulan itu Rp 200 miliar. Sebab Karyawan BNI pride-nya tinggi, bukan masalah duit namun mereka kalau terjadi merger, dulu karena pride ada yang milih pindah. Nah, sekarang kan sudah jadi tanggung jawab direksi,” ujar Gatot di depan para awak media di sela acara Konsekuensi Logis Merger dan Perusahaan Terbuka, di Restoran Kembang Goela, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Jika terjadi merger, lanjut Gatot, maka kedua perusahaan ini bakal mencari nama perusahaan baru. Sebab memang ada konsekuensi dicabutnya izin cabang-cabang yang sudah ada di luar negeri terkait perubahan nama tersebut.

“Kalau sudah berubah nama, maka sesuai ketentuan di negara masing-masing bisa dicabut. London hanya BNI yang ada, kalau ganti nama bisa dicabut. Yang mengkhawatirkan di Singapura, sebab satu-satunya bank asing yang full branch hanya BNI di sana,” pungkas Gatot.@Stn