LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Surabaya, Zainal Arifin mengaku sangat kaget dengan keputusan pemecatan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Pejabat yang dikenal dekat dengan mantan Walikota Bambang Dwi Hartono ini mengaku tidak paham mengapa ia bisa dicopot dari jabatan dan statusnya sebagai PNS.

“Saya juga tidak tahu kok tiba-tiba dipecat. Padahal ada mekanisme lain seperti sanksi yang bisa diberikan kalau memang saya bersalah. Apa tidak terpikirkah nasib keluarga saya juga,” ungkapnya kecewa.

Zainal mengatakan, pemecatannya disebabkan lantaran kasus perizinan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim yang sempat ia tangani. Namun, ia membantah jika apa yang ia lakukan itu ilegal.

Berdasarkan informasi dilingkungan Pemkot Surabaya, Zainal dipecat karena membantu menguruskan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Bank Jatim. Dengan kata lain, Zainal Arifin menjadi makelar perijinan sejak menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkot Surabaya.

Sementara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya mengaku menemukan pelanggaran yang dilakukan Zainal setelah setelah adanya pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur yang dilaksanakan pada Bank BPR Jatim. Hasil audit itu menemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS terkait pengurusan IMB BPR Jatim.

Atas dugaan tersebut Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan investigasi dan diindikasikan adanya pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Zainal serta merekomendasikan agar dilakukan pemeriksaan oleh atasannya langsung, dalam hal ini Kepala Dinas Kebakaran, Chandra Oratmangun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung tersebut, Zainal Arifin terindikasi telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan atas pelanggaran yang telah dilakukannya dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin tingkat berat.

Selanjutnya, terkait pelanggaran disiplin tingkat berat yang dilakukan oleh PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (Walikota Surabaya) telah membentuk Tim Pemeriksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Zainal Arifin terbukti bersalah dengan telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana ketentuan pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010.

Atas pelanggaran itu, berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya, Zainal Arifin dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.

Kendati sudah dipecat, sesuai ketentuan pasal 38 PP Nomor 53 Tahun 2010, Zainal masih dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan disiplin.

Di lain pihak, Kepala Inspektorat Surabaya, Sigit Suharsono mengakui, kasus Zainal ini sempat ditangani timnya. Akan tetapi, semua hasil temuan sudah dilimpahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Menurut Sigit pemecatan Zainal itu dilakukan lantaran adanya pelanggaran kode etik PNS.

“Semua sudah kita lakukan dan hasilnya sudah kami serahkan ke BKD, langkah lebih lanjutnya itu kan kewenangnya BKD,” tutur Sigit.

Hanya saja, menurut informasi yang beredar, Zainal Arifin saat ini sedang melakukan upaya untuk mengajukan banding atas pemecatan dirinya.@wan