Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah toko modern alias minimarket tak berijin alias bodong seperti Alfamart dan Indomaret yang belakangan sangat menjamur di Surabaya akan dieksekusi dalam waktu dekat. Sampai saat ini rekomendasi yang diberikan Komisi C DPRD Surabaya sudah ditindaklanjuti jajaran Pemkot Surabaya.

Setelah melalui rapat internal antara Asisten, Badan Lingkungan Hidup (LH), Disperdagin dan Satpol PP Surabaya, akhirnya diputuskan memberikan surat peringatan kepada pengusaha minimarket untuk memenuhi persyaratan sesuai Perda yang berlaku.

Tercatat, sejak Jumat (27/2/2015) lalu, Satpol PP Surabaya sudah melayangkan surat peringatan pertama. Sesuai mekanisme yang berlaku, surat peringatan dilayangkan sampai tiga kali dengan batas waktu masing-masing selama tujuh hari. “Sekarang sudah kami layangkan peringatan yang kedua. Jika sampai surat peringatan ketiga tidak ada respon, maka kami yang akan menutup minimarket tak berijin itu,” tegas Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto.

Berdasarkan data yang dimiliki Satpol PP Surabaya, saat ini ada sebanyak 667 minimarket di Surabaya yang terdiri atas Alfamart, Indomaret, Rajawali Mart, Alfa Midi, Alfa Express, Hypermart, Carrefour, Giant dan juga Superindo. Dari jumlah itu, 512 gerai minimarket tidak mengantongi Ijin Gangguan (Hinderordonnantie/HO). “Selama ini kami sudah memberi toleransi pada pengusaha minimarket untuk melengkapi perijinan. Bahkan kami sudah jemput bola dengan mendatangi pengusaha terkait,” sambung Irvan Widyanto.

Lebih lanjut Irvan Widyanto menjelaskan, sebelumnya Satpol PP SUrabaya sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pengusaha minimarket termasuk Alfamart dan Indomaret yang menjamur hampir di seluruh pelosok SUrabaya. Tujuannya untuk didengar keterangannya soal data perijinan yang mereka miliki. “Namun pihak terkait malah enggan menghadiri undangan dari pemerintah kota,” sesalnya.

Kasatpol PP SUrabaya ini menegaskan, dalam penertiban nanti Pemkot Surabaya juga akan bekerjasama dengan perangkat daerah sekitar, seperti lurah dan camat. Satpol PP Surabaya juga akan membagi tim dalam lima wilayah, baik Surabaya timur, pusat, barat, utara dan selatan.

Sedangkan ijin yang berkaitan dengan minimarket alias toko modern diantaranya, Dinas Perhubungan yang menangani ijin penyelenggaraan parkir, Dinas Cipta Karya menangani Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Badan Lingkungan Hidup (BLH) menangani ijin HO dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). “Saya kira, keberadaan toko modern ini sudah harus dikendalikan. Sekarang ini keberadaanya memang harus ditertibkan karena sudah tidak karuan. Mana ada toko modern letaknya berdampingan seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Surabaya,” pungkas Irvan Widyanto.@iwan