LENSAINDONESIA.COM: Pemprov Jawa Timur akhirnya menyerahkan sepenuhnya persoalan sengketa Gunung Kelud terkait batas wilayah antara dua kabupaten, yakni Blitar dan Kediri kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini diputuskan usai melakukan rapat fasilitasi penyelesaian batas daerah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang terletak di kawah/Gunung Kelud di Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan Surabaya, Selasa (10/3/2015).

Rapat dipimpin Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi bersama Kabiro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim, Suprianto juga Kabiro Hukum Setdaprov Jatim, Himawan Estu Bagijo. Ditambah dengan menghadirkan perwakilan dari Kemendagri.

Forum tersebut dinilai berakhir dibahas di tingkat provinsi. Sebab kedua pihak akhirnya berhasil membuat kesepakatan bersama untuk diserahkan kepada Mendagri. “Alhamdulillah ada hasilnya ini, setelah SK Gubernur yang ditetapkan sebelumnya sudah dicabut, karena mempertimbangkan faktor geografis dan sosiologis. Akhirnya kami minta yang menyelesaikan sengketa Gunung Kelud ini Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya, Selasa (10/3/2015).

Ia menegaskan, keputusan yang telah diterbitkan Gubernur Soekarwo beberapa waktu lalu bukanlah keputusan final. Sebab nantinya yang berhak menentukan adalah Mendagri. “Kami (Pemprov) sifatnya hanya fasilitasi saja. Penyelesaiannya ada di Kemendagri dan saat ini sudah dibuat berita acara untuk diteruskan ke Kemendagri,” imbuh Sukardi.

Diketahui, kesepakatan antara kedua pihak ini menghasilkan empat hal. Pertama, kedua pihak sepakat menyelesaikan perselisihan sengketa Gunung Kelud kepada Mendagri dalam Permendagri No 76 tahun 2012 pedoman penegasan batas daerah.

Kedua, selama proses penyelesaian berlangsung di Kemendagri masing-masing pihak dilarang membuat pernyataan/statement yang seakan-akan Gunung Kelud adalah milik salah satu pihak. Ketiga, setelah ada keputusan dari Mendagri, kedua pihak sepakakat untuk menaati dan tidak mempermasalahkan keputusan Mendagri.

Dan yang terakhir, Gubernur Soekarwo akan melaporkan kepada Mendagri bahwa keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 dijadikan objek gugatan oleh Kabupaten Kediri di PTUN Surabaya. Dengan daftar register perkara nomor 29/G /2015/PTUN.Sby tanggal 12 Februari 2015.

Ditambahkan, Agus dari Pemerintahan Umum Kemendagri yang hadir tadi memastikan bahwa pihaknya akan memproses sengketa batas antar dua kabupaten ini. Tinggal menunggu surat resmi dari Gubernur Jatim yang menyatakan persoalan ini telah diserahkan ke Kemendagri.

“Jadi nanti ada tahapannya, kami akan panggil dua daerah yang bersengketa juga provinsi untuk memberikan dokumen. Kemudian kami juga akan mendengarkan argumen dari keduanya. Tapi tim kami juga sudah turun ke lokasi, tinggal memetakannya,” tukas Agus.

Disinggung soal berapa lama proses penetapan keputusan sengketa Gunung Kelud, Agus menyatakan tak menentu. Sebab semuanya harus dicek berdasar data dokumen serta argumen antara Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Kediri.@sarifa