Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE JATIM RAYA

Penertiban minimarket bodong diawasi ketat Komisi A DPRD Surabaya 

LENSAINDONESIA.COM: Penertiban toko modern alias minimarket dengan mengirimkan surat peringatan kedua (SP2) oleh Satpol PP Surabaya mendapat perhatian Komisi A DPRD Surabaya. Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini berharap pemilik toko modern seperti Alfamart, Indomaret dan sejenisnya mematuhi peraturan dan segera melengkapi perijinan.

Berdasarkan mekanisme penertiban, surat peringatan dilayangkan sampai tiga kali dengan masing-masing memiliki batasan tujuh hari. Artinya, setelah seluruh masa peringatan habis, tindakan selanjurnya adalah penutupan tempat usaha karena tak berijin. “Aturannya jelas, kalau sudah ditutup ya harus melengkapi perijinan baru bisa buka,” kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto kepada Lensa Indonesia, Rabu (18/3/2015).

Menurutnya, perijinan minimarket seperti  Alfamart dan Indomaret memang melalui beberapa tahap sampai bisa mendapatkan Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). Menurut perhitungannya, tidak mungkin dalam waktu kurang dari dua minggu perijinan bisa selesai.

Diantaranya kajian sosial ekonomi, HO, IMB, SKRK, penyelenggara parkir dan terakhir IUTM. “Kalau menurut perhitungan saya, nantinya ya seluruhnya disegel karena tidak memiliki IUTM,” tegas Herlina Harsono.

Meski begitu, Komisi A DPRD Surabaya berharap Pemkot Surabaya melalui SKPD terkait harus melaksanakan proses perijinan sesuai dengan aturan. Selain itu, perlu adanya solusi agar iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja di Surabaya tetap kondusif. “Ya kami tetap memantau proses penertiban dan pelayanan perijinan. Kan sudah ada aturan jelas. Intinya iklim investasi harus diperhatikan dan ada solusi. Kalau memang bisa diurus ya jangan dipersulit,” imbuh Herlina Harsono.

Sementara itu, pasca pemberian surat peringatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) mendata sebanyak 368 berkas perijinan minimarket yang didominasi Alfamart dan Indomaret sudah ajukan. Jumlah tersebut terdata sejak bulan Januari 2015.

Baca Juga:  Kurangi antrean, Imigrasi Surabaya buka Unit Layanan Paspor di BG Junction

Kepala Disperdagin Surabaya, Widodo Suryantoro, menjelaskan dari seluruh perijinan yang masuk, Pemkot Surabaya tetap memfilter dengan jeli. Sampai saat ini sebanyak 26 berkas perijinan sudah ditolak karena tidak sesuai aturan. “Ya kalau letaknya tidak sesuai peruntukan ya tidak bisa. Diantaranya ada yang mengajukan ijin tapi peruntukannya pemukiman, ya kami tolak,” katanya.

Saat ini, sebanyak 508 minimarket sudah dapat peringatan kedua oleh Satpol PP Surabaya karena tidak memiliki perijian lengkap. Jika sampai peringatan ketiga perijinan tidak dipenuhi maka akan dilakukan penyegelan atau dilarang beroperasi.@iwan