LENSAINDONESIA.COM: DPRD DKI Jakarta akhirnya memutuskan menyerahkan pembahasan RAPBD 2015 kepada Pemprov DKI Jakarta. Keputusan ini secara otomatis membuat Pemprov DKI harus menggunakan pagu tertinggi APBD 2014 dengan jalan menerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terlebih dahulu.

Keputusan DPRD DKI Jakarta ini dinilai sangat tepat oleh Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun. Sebab kondisi politik lokal di DKI terus memanas setelah Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersitegang dengan DPRD DKI.

“Saya pikir, itulah kompromis yang paling realistis,” ujar Refly di Jakarta seperti dikutip liputan6.com, Sabtu (21/03/2015).

“Karena tidak ada kompromi ya menurut saya, yang paling masuk akal ya menggunakan APBD tahun lalu karena itulah mekanismenya,” jelasnya menambahkan.

Pakar hukum itu menilai tidak ada masalah bila Pemprov DKI Jakarta menggunakan APBD 2014. Pemerintah masih bisa menggunakan pagu dan program yang ada pada 2014 untuk dimaksimalkan. Terlebih, pembangunan di Jakarta harus segera diselesaikan.

“Jadi saya kira ini jalan penyesuaiannya, karena kan tidak bisa ditunda APBD,” tandas Refly. “Sebenarnya nggak (buruk), karena pertama itu kan sebenarnya pagu-pagu anggaran tapi ruang kreativitas kegiatan dan belanja masih tetap ada di pemda.”

Menurut dia, dengan begitu, Ahok beserta jajaran bisa menentukan program prioritas yang ada pada APBD 2014 yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan 2015. Terlebih, pemerintah masih bisa memanfaatkan APBD perubahan untuk memasukan program proritas 2015.

“Kalau pun nanti ada ternyata ada yang harus disesuaikan tinggal ajukan APBD perubahan. Yang penting bagaimana pola korupsi ini bisa dikikis habis, transparansi anggaran diutamakan,” tandas Refly.@ridwan_LICOM