LENSAINDONESIA.COM: Pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa tidak akan melakukan melakukan impor beras tampaknya takkan jadi kenyataan.

Presiden tidak akan benar-benar sepenuhnya melarang impor beras menyusul dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 pada 17 Maret lalu.

Inpres tersebut membolehkan Negara melakukan impor beras dengan syarat mengutamakan kepentingan petani dan konsumen. Jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

“Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG,” tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres No.5/2015 itu.

Padahal, dalam sejumlah kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo bersama para petani memastikan, Indonesia tidak akan impor beras. Hal ini, ditegaskan kembali saat kunker di Desa Kedokan Gabus Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, Rabu (18/3/2015) lalu.

Indonesia tidak akan impor beras meskipun kekurangan beras. Presiden mendorong petani untuk mencapai swasembada pangan pada 2017 mendatang.

“Presiden dengan teganya mengeluarkan pernyataan “kecap” kepada petani dan rakyat Indonesia bahwa tidak akan impor beras. Inpres membuat nasib petani diombang-ambingkan,” kata Direktur Eksekutif Solidaritas Bersama untuk kedaultan Pangan (Sobat Pangan), Lian Fympi dalam rilis yang diterima Minggu (22/3/2015).

Seharusnya, pemerintah membuktikan niat swasembada pangan dengan memperluas dan membuka lahan pertanian kembali. Inpres tersebut telah bertentangan dengan ajaran the founding father Indonesia, Soekarno bahwa Indonesia harus jadi negara mandiri yang tak tergantung pangan asing.

“Kami meminta dan mendesak kepada Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan petani dalam negeri dengan mencabut dan membatalkan peraturan yang merugikan petani dan menjadi penghambat produktivitas petani,” ujarnya.

“Dengan semangat Nawacita hilangkan kecanduan impor beras dan segera bersihkan Indonesia dari mafia beras maupun mafia pangan yang bercokoldi Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun di pasaran.” @sita