LENSAINDONESIA.COM: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengaku tidak tahu mengenai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No.39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Pembelian Kendaraan bagi Pejabat Negara. Ia berjanji akan dilakukan tinjauan ulang terhadap fasilitas tersebut.

“Saya juga tidak tahu sebenarnya, tapi itu akan ditinjau ulang hari ini,” kata Wakil Presiden di kediaman pribadinya di Makassar, Senin (6/4/2015).

Ia mengatakan perpres tersebut masih bisa dibatalkan atau diganti dengan peraturan baru jika diperlkuan. Perpres ini antara lain menetapkan besaran tunjangan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat lembaga negara sebesar Rp210.890.000 atau naik dari sebelumnya sekitar Rp116 juta.

Tunjangan uang muka pembelian kendaraan menurut peraturan itu diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, hakim agung Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, pejabat Badan Pemeriksa Keuangan dan komisioner Komisi Yudisial.

JK mengatakan relevansi kenaikan nilai tunjangan ini di tengah kondisi seperti ini, tergantung cara pandang. “Tergantung kepentingannya dan mobil apa. Bisa saja nanti jenis mobilnya disederhanakan, bisa saja uang muka 50 persen ditanggung, tinggal mobilnya saja yang diefisienkan,” katanya. @sita/ant