LENSAINDONESIA.COM: Kasus illegal drilling yang terjadi di sumur tua Bojonegoro kali ini di tanggapi serius oleh  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Khususnya di Ketua Komisi VII DPR RI,  Kardaya Warnika, bakal dijadikan agenda bahasan secara intensif di meja dewan.

Kardaya mengatakan, illegal drilling tersebut sudah terjadi dan diketahuinya sejak ia masih kecil. Sebab masyarakat Wonocolo Kecamatan Kawengan Cepu Kabupaten Bojonegoro sudah sejak lama bergelut pada usaha pengeboran minyak mentah itu. Pada tahun 1970 an,  Pertamina waktu itu sebagai pemilik kawasan tersebut tak lagi melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan itu karena dianggap tak ekonomis lagi.

“Sampai saat ini, kawasan itu masih milik Pertamina dan pihak Pertamina EP pun sengaja memberikan kepada KUD setempat untuk di kelola dan hasil minyaknya di beli oleh Pertamina EP. Tujuan awalnya tak lain adalah agar bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitar, tapi ironisnya malah kebablasan,” ujar Kardaya yang mantan Kepala BP Migas.

Ia menambahkan, banyak masalah terjadi di kawasan Wonocolo karena KUD yang mengantongi izin dari Pertamina untuk di kelola KUD di Kawengan hanya 255 sumur tua namun kini sudah ada 550 sumur yang dikelola. Dan kini KUD juga menggandeng investor swasta, hal ini jelas menyalahi aturan sebab negara dalam hal ini bahwa Pertamina hanya memperbolehkan KUD mengelolanya bukan pihak lainnya.

“Jelas itu tak boleh. Tapi investor juga tak bisa disalahkan, sebab mereka juga menjalin kerjasama dengan KUD seolah-olah legal dan punya surat perjanjian. Sementara disisi lain KUD juga tak sanggup membiayai sendiri biaya produksi minyak mentahnya,” tegas

Polemik ini membuat Kardaya untuk dibicarakan dengan anggota dewan lainnya, sehingga tujuan awal pengelolaan sumur tua yang ada kini benar-benar bisa dijalankan.

Kardaya juga menghimbau pemerintah  segera turun tangan mengatasi permasalah illegal drilling yang kian menjamur ini. Dan ia berharap dari pemerintah seyogianya mampu merangkul KUD yang mungkin kesulitan di sisi permodalan agar dibantu.

“Begitu juga Pertamina jika perlu juga bisa memberikan suntikan modal untuk operasional awal KUD untuk melakukan penambangan minyak sendiri bukan menggunakan jasa bagi hasil dari investor. Sehingga amanat UU bisa jalan dan illegal drilling bisa ditekan sehingga lingkungan sekitarnya pun tak semakin rusak,” tandas Kardaya yang menangani masalah Energi, Ristek, Dikti dan Lingkungan di DPR RI ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Public Relations Manager, PT Pertamina EP, Muhammad Baron saat ditemui di Surabaya, bahwa Pertamina EP mengeluhkan maraknya Illegal Drilling sebab jumlah sumur tua yang tertera dalam perjanjiaan dengan KUD sebanyak 255 sumur. Sedangkan sumur tanpa izin atau ilegal yang muncul belakangan ini di luar titik yang dikerjasamakan jauh lebih besar atau mencapai 295 sumur.

“Produksi sumur tua totalnya mencapai 1075 BOPD dan prakiraan hasil illegal drilling lebih besar, di kisaran 1085 BOPD. Sehingga, rata-rata yang dijual ke panadah diperkirakan mencapai 300-500 BOPD, maraknya illegal drilling ini, selain merugikan keuangan negara juga merusak lingkungan hidup. Sebagai pemegang WK,  Pertamina EP dapat dipersalahkan atas kerusakan lingkungan itu,” pungkas Baron.@Eld