LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah kian serius perhatikan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur sebagai simpul penting bagi program Tol Laut. Terkait dengan Program Tol Laut termasuk dalam Nawacita Presiden Joko Widodo yang pengimplementasiannya dikawal sinergis oleh sejumlah institusi pemerintah terkait. Di antaranya Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang Jumat (17/4) lalu gelar diskusi tentang Tata Kelola Pelabuhan di Kantor Pusat Pelindo III Surabaya.

Terkait kendala dwelling time atau waktu tunggu di pelabuhan mulai dari kapal siap sandar hingga barang keluar pelabuhan, dalam diskusi tersebut kembali terungkap faktor-faktor penyebabnya.

“Pelindo III siap mengembangkan proyek Terminal Teluk Lamong (TTL) ke tahap II seluas 50 hektar sehingga semakin mendukung efektivitas Pelabuhan Tanjung Perak. Kami juga siap membangun jalan flyover untuk memperlancar akses barang dari TTL ke gerbang tol agar terhindar dari kemacetan, sayang kesiapan tersebut terhalang lamanya proses perizinan di pemerintah setempat” tegas Djarwo Surjanto, Dirut Pelindo III menurut keterangan tertulis yang diterima lensaindonesia, Senin (20/04/2015).

Di sisi lain, Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menerima laporan tersebut menyayangkan kendala tersebut sebab menghambat pengimplementasian program Tol Laut pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Presiden ‘menjual’ Tol Laut di setiap kunjungannya di luar negeri. Semua pembangunan infrastruktur harus terkoneksi dan harus terus berjalan. Tidak semrawut,” ucap Sri.

Kemudian Sidarto Danusubroto, Anggota Senior Wantimpres juga membenarkan, ia sebelumnya juga menerima laporan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani terkait sistem perizinan yang lambat. Bahkan, Franky pekan lalu datang langsung memastikan kesiapan TTL dan proyek Pelindo III lainnya Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Manyar, Gresik.

“Presiden dan rakyat bermimpi akan adanya integrated system yang dipimpin oleh single port authority untuk mempercepat pelayanan. Agar pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan pelayanan tidak ‘digondeli’ (diberatkan) oleh sejumlah masalah perizinan. Harus disederhanakan,” tukas Sidarto.

Tol Laut jika tanpa peningkatan produktivitas dan pelayanan (kepelabuhanan) bakal jadi mimpi saja dan yang perlu dibenahi, seperti diungkapkan Sidarto, berikut mengajak semua pihak yang hadir untuk menyadari hal tersebut.

Pelindo III rampung merevitalisasi APBS

Djarwo juga memberi jawaban dalam disksi tersebut, bahwa Pelindo III rampung merevitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) menjadi berkedalaman -14 meter sehingga bisa dilalui kapal berbobot hingga 50.000 DWT (deadweight tonnage) yang efisien mengangkut logistik.

“Infrastruktur Pelindo III lainnya juga dibangun terintegrasi, yakni TTL yang berkedalaman -14 meter dan JIIPE yang kedalamannya mencapai -16 meter. Ini persembahan Pelindo III untuk mengakomodir mimpi Presiden dan rakyat tersebut,” tandas Djarwo.

Sidarto juga sangat bangga ketika Pelindo III sudah membangun banyak sarana di lingkup area nya guna mendukung efisiensi operasional kerja.

“Saya terus terang appreciate dengan banyaknya sarana yang dibangun oleh Pelindo III, saya kira ini yang terbaik yang sudah saya lihat. Tetapi (pembangunan infrastruktur) juga harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan pihak terkait,” pungkas Sidarto Danusubroto.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua Wantimpres, Prof. Dr. Sri Adiningsih, M. Sc. dan salah satu anggota senior Wantimpres yang juga mantan Ketua MPR, Drs. H. Sidarto Danusubroto, SH. Selain juga hadir Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Wahyu Widayat, dan  sejumlah pimpinan unsur maritim terkait seperti Balai Karantina Pertanian seperti Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak.@Eld