LENSAINDONESIA.COM: Amnesty International menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah segera mengakhiri meningkatnya serangan terhadap kebebasan berekspresi di wilayah Papua oleh aparat keamanan. Setidaknya 264 orang ditangkap jelang kedatangan Presiden ke Papua pekan ini.

Menurut Amnesty, polisi telah menangkap secara semena-mena para aktivis politik dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD). Dua organisasi ini merencanakan unjuk rasa damai seputar peringatan ke-52 tahun penyerahan Papua kepada pemerintah Indonesia dari Otoritas Eksekutif Sementara PBB (the United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA) pada 1 Mei 1963.

Secara rinci, di Provinsi Papua Barat, Polres Manokwari menangkap 12 aktivis KNPB pada 30 April 2015. Esok harinya, polisi menangkap lebih dari 200 pengunjuk rasa di dekat kantor Dewan Adat Papua Manokwari.

Pada 1 Mei, dua aktivis KNPB ditangkap aparat yang membubarkan demo mereka.Di provinsi Papua, polisi menangkap paling tidak 15 aktivis KNPB dan satu aktivis PRD di Merauke pada 1 Mei. Polres setempat menangkap 30 aktivis KNPB pada hari yang sama ketika mereka sedang menunju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

“Menurut polisi penangkapan dilakukan terhadap kelompok-kelompok ini karena mereka tidak mendapat izin untuk melakukan unjuk rasa. Meskipun sebagian besar aktivis-aktivis tersebut telah dilepaskan tanpa dikenakan ancaman pidana, penangkapan-penangkapan semena-mena ini menandakan kondisi represif yang terus terjadi terhadap para aktivis politik di wilayah Papua,” kata Josef Roy Benedict, campaigner – Indonesia & Timor-Leste Southeast Asia and Pacific Regional Office Amnesty International dalam rilisnya, Jumat (8/5/2015).

Amnesty International mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki tugas dan hak untuk menjaga ketertiban umum di wilayahnya. Namunm, tetap harus dalam koridor HAM internasional, termasuk Kovenan Interansional Hak-hak Sipil dan Politik yang mana Indonesia menjadi Negara Pihak.

“Dalam beberapa kasus, pasukan keamanan menggunakan kekuatan berlebih terhadap unjuk rasa damai,” ungkapnya.

Amnesty International juga prihatin terhadap ancaman pidana terhadap lima anggota Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), sebuah kelompok pro-kemerdekaan Papua. Lima orang – Don Flassy, Lawrence Mehue, Mas Jhon Ebied Suebu, Onesimus Banundi, dan Elias Ayakeding – ditangkap ketika mereka kembali ke Papua setelah bertemu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 10 April 2015 di Jakarta dan diancam dengan pidana makar di bawah Pasal 106 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Amnesty International terus menyerukan pembebasan mereka secara segera dan tanpa syarat. Organisasi ini menegaskan tidak mengambil posisi apa pun terhadap status politik Papua, atau provinsi lain di Indonesia.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua pada 8 Mei 2015 menyajikan kesempatan yang nyata baginya untuk menunjukan bahwa pemerintahannya akan meninggalkan kebijakan yang represif masa lalu dan akan mencari solusi yang kredibel untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dihadapi oleh warga Papua.

“Presiden harus memulainya dengan secara terbuka ke publik menginstruksikan aparat keamanan untuk menghormati dan melindungi hak-hak orang Papua atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, dan membebaskan para tahanan nurani (prisoners of conscience) segara dan tanpa syarat,” pungkasnya. @sita