LENSAINDONESIA.COM: Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Lamongan meminta Bupati Lamongan H Fadeli mengambil sikap terhadap sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Kehutanan yang memenarik uang tebusan hand traktor bantuan pemerintah.

Tidak tanggung-tanggung, UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan menarik biaya hingga total Rp 6 juta kepada Poktan untuk tiap unit hand traktor tahun 2014 lalu.

Akibat pemberlakuan pungutan tidak resmi tersebut, Poktan terpaksa mencari utangan untuk menebus traktor yang seharusnya diberikan secara gratis itu.

Hal ini yang dialami Poktan Sumber Tani, Dusun Kedung Kidang, Desa Barurejo, Kecamatan Sambeng. Karena terlilit utang setelah beberapa bulan menebus traktor, Sudjak, Ketua Poktan terpaksa menjual lagi alat pertanian itu kepada Tohor, warga setempat sebesar Rp 8 juta.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun lensaindonesia.com di lapangan, Ketua Poktan terpaksa traktor yang dijual tersebut akibat tingginya biaya tebusan (pungli) yang diminta oleh pihak UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sambeng.

Berdasarkan informasi, uang tebusan traktor tersebut diserahkan Sudjak kepada Kepala UPT Kepala UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sambeng Budi Harnowo melalui Ida, seorang petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan (Wilbin) Desa Barurejo.

Sesuai rincian, uang Rp 6 juta tersebut untuk biaya pembuatan proposal Rp 500, kemudian Rp 4juta sebagai tebuasan saat realisasi turunya bantuan hand traktor dan sisanya Rp 1,5 juta untuk biaya administrasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan.

Kepala Desa Barurejo, Bibit menyayangkan traktor bantuan pemerintah tersebut dijual oleh Poktan. Sebab seharusnya alat tersebut apat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh anggota kelompok tani dalam pengolahan lahan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian. Tetapi karena UPT meminta tebusan Rp 6 juta, akhirnya Ketua Poktan terlilit hutang.

“Traktor bantuan untuk Poktan Sumber Tani memang sudah dijual. Karena untuk menebus traktor itu Pak Sujak menggunakan uang pinjaman,” ungkap Bibit.

Diungkapkan Bibit, oleh Sudjak, hasil penjualan traktor itu digunakan untuk membayar utan dan sisanya Rp 2 juta, sesuai kesepakatan rapat dibelikan genset lampu makam desa setempat.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi mantan Kepala UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sambeng, Budi Harnowo membantah telah meminta uang tebusan traktor tersebut.

“Kalau soal biaya tebusan tersebut saya tidak pernah meminta ataupun mengondisikan Poktan yang mendapat program bantuan, tapi kalau diberi saya terima, dan saya gak mematok sumpah Mas,” ujar pria yang saat ini menjabat Kepala UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Ngimbang itu.

Sedangkan Kepala UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sambeng yang baru, Samsul mengatakan kalau kasus tersebut telah ditangani oleh dua orang PPL yaitu Ida dan Sahid yang diperintahkan berkoordinasi dengan Kades setempat serta Ketua Poktan.

“PPL wilbin desa setempat (Ida) didampingi Sahid PPL Wilbin lain telah saya perintahkan berkoordinasi dengan Kepala Desa serta Sujak selaku Ketua Poktan Sumber Tani agar segera mengupayakan traktor yang telah terlanjur dijual tersebut dibeli lagi oleh yang bersangkutan, bagaimana pun caranya, biar tidak terjadi masalah,” ujarnya.

Samsul pun mengaku tidak tahu soal adannya pungli bantian traktor di UPT Kecamatan Sambeng. “Saat itu bukan saya yang menjabat Kepala UPT, bahkan ditempat tugas saya yang lama biaya tebusan bantuan hand traktor untuk poktan tak sebesar itu,” pungkasnya.

Diketahui, bantuan hand traktor tersebut direalikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melengkapi program modernisasi pertanian sejak tahun 2011. Hingga saat ini, Pemkab Lamongan telah membagikan sekitar 1.300 unit hand traktor.@tarno/alimuhtar