Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

Kinerja Menkumham Yasonna Laoly paling negatif di Kabinet Kerja 

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri dengan kinerja paling negatif. Sedangkan Menteri Kelautandan Perikanan, Susi Pudjiastuti dinilai menteri dengan kinerja paling memuaskan.

Itu merupakan hasil survei Political Communication (Polcomm), yang menyandarkan penilaian kinerja paling negatif itu dalam bingkai media massa selama enam bulan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

Survei itu dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional.

Metode riset yang digunakan adalah analisis kandungan berita dan discourse analysis dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.

“Pemberitaan negatif kepada menteri hukum dan HAM sebesar 6,7 persen,” kata Direktur PolcoMM Institute, Heri Budianto, di Jakarta, Senin (11/5/2015).

Laoly dinilai memberikan kontribusi terhadap perpecahan yang dialami oleh PPP dan Partai Golkar. Selain itu, juga kontroversial dalam hal pemberian remisi bagi koruptor.

Menteri yang berkinerja negatif berikutnya adalah Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdijatno, sebesar 6,3 persen. “Pemberitaan dengan kinerja negatif ini lebih banyak soal pernyataan kontroversial soal kisruh KPK-Polri,” ujarnya.

Selanjutnya, kinerja menteri yang kurang memuaskan adalah Menteri ESDM, Sudirman Said, dengan persentase 4,1 persen. Ia dianggap gagal mengendalikan BBM dan mafia migas.

Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, memiliki prosentasi 3,1 persen karena dianggap pihak yang menjatuhkan presiden dengan partai pengusungnya.

Selanjutnya adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno, dinilai memiliki kinerja negatif yaitu 1,4 persen. Hal itu ujar dia disebabkan kinerja Soemarno dianggap negatif terkait pergantian direksi BUMN dan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, yang ada di “ring 1”.

Sementara itu, menteri yang mendapatkan penilaian paling positif adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebesar 10,9 persen. Penilaian positif ini tak lepas dari kebijakannya untuk menenggelamkan kapal ikan asing ilegal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dinilai memiliki kinerja positif dengan prosentase 5,3 persen. Kebijakan yang memberi kontribusi positif adalah keputusannya menunda kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional.

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakir, dianggap positif dengan prosentase sebesar 4,7 persen. Alasannya, menteri Hanif dianggap berpihak pada TKI, berani memberi sanksi bagi PJTKI nakal dan sertifikasi profesi.

Posisi selanjutnya adalah Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, juga dinilai publik memiliki kinerja positif dengan prosentase sebesar 3,1 persen. “Dia dianggap mumpuni mengatur penerbangan dan soal penataan bandara,” ujarnya.

Heri menjelaskan posisi berikutnya adalah Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, sebesar 2,1 persen. Jafar dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal serta perbatasan atau daerah terluar.

“Lalu Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, dinilai positif karena pemberian kompensasi BBM dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat,” katanya.@sita