Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

Jika tak ajukan banding, kepengurusan Agung Laksono tamat 

LENSAINDONESIA.COM: Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) tentang pengesahan kepengurusan partai Golkar kubu Agung Laksono adalah putusan tingkat pertama dan belum menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Namun, Said menyatakan, jika pihak Kemenkumham tidak melayangkan banding, putusan PTUN mempinyai kekuatan hukum tetap.

“Putusan PTUN baru menjadi putusan ikracht manakala menkumham menerima putusan tersebut dengan tidak mengajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) atau kasasi ke Mahkamah Agung. dalam hal yang demikian, maka tamatlah kepengurusan Agung Laksono,” ujar Said di Jakarta, senin (18/5/2015).

“Sebaliknya, dalam hal Menkumham mengajukan banding atau kasasi, maka putusan PTUN Jakarta yang dibacakan hari ini (18/5/2015) belum menjadi putusan inkracht. Disini Agung Laksono masih bisa survival,” imbuh Said menjelaskan.

Kendati demikian, kata Said, Agung tidak bisa mengandalkan pemberlakuan asas praduga rechtmatig atau asas praesumptio iustae causa, yang menentukan keputusan tata usaha negara tetap dianggap sah menurut hukum walaupun sedang digugat.

“Hal ini disebabkan dalam amar putusannya PTUN Jakarta menyatakan tetap mempertahankan penetapan (sering disebut dengan putusan sela) tentang penundaan pelaksanaan SK Menkumham dimaksud,” terang Said yang juga pakar hukum ini.

Lebih jauh dijelaskan said, dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas praduga rechtmatig tidak dapat lagi diberlakukan terhadap SK Menkumham. “Sebab pemberlakuan SK tersebut menjadi dibatasi atau dikecualikan berdasarkan putusan PTUN,” jelasnya.

Kedua, lanjut Said, pemberlakuan atau daya laku (gelding) SK Menkumham itu menjadi terhenti untuk sementara waktu (tijdelijk) sampai dengan adanya putusan inkracht atau ada penetapan lain yang mencabutnya.

Baca Juga:  Lima tim gabungan dikerahkan untuk padamkan kebakaran hutan Gunung Slamet

Dan ketiga, lanjutnya, keadaan hukum (rechtstoestand) dari kepengurusan Partai Golkar kembali kepada keadaan atau posisi semula (restitutio in integrum) sebelum Menkumham mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

“Artinya, kepengurusan Partai Golkar yang sah saat ini adalah kepengurusan yang terdaftar sebelum kepengurusan Agung Laksono, yaitu kepengurusan Aburizal Bakrie hasil Munas Riau 2009, bukan kepengurusan Aburizal Bakrie hasil Munas Bali 2014” pungkasnya. @yuanto