LENSAINDONESIA.COM: Polemik pembubaran Petral semakin memanas. Perseteruan antara mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini masih menjadi orang nomer satu di Partai Demokrat akibat disudutkan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said, terus bergulir.

Juru Bicara Jaringan ’98 Lampung Ricky Tamba, menilai, wajar polemik pembubaran Petral terus memanas. “Karena migas itu menyangkut hajat hidup rakyat banyak,” kata Ricky dalam keterangan persnya kepada LICOM, Jumat (22/5/2015).

Menurut Ricky, selain menyangkut perputaran fantastis dana triliunan rupiah yang rawan korupsi, dunia migas juga berdampak langsung ke perekonomian rakyat. Dia meyakini kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan Petral selama ini, telah mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan memicu keresahan sosial.

Ricky berharap polemik perseteruan SBY dan Menteri Sudirman Said jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang mendidik. Sebaiknya SBY mengambil tindakan hukum, bila tuduhan yang dilancarkan Menteri Sudirman Said bahwa SBY saat menjabat Presiden RI keenam seakan-akan tidak setuju pembubaran Petral dan penataan sektor migas, adalah fitnah.

“NKRI negara hukum. Kalau SBY merasa difitnah, perkarakan saja Sudirman Said. Kan bisa bikin laporan pidana ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Bila tidak, persepsi publik bisa berbalik memojokkan SBY. Jangan cuma cuap-cuap di akun twitter dengan jutaan followers. Biar clear,” sarannya.

Ricky juga mendorong Sudirman Said supaya membuktikan serius soal membenahi masalah Migas Indonesia. “Jangan hanya kambinghitamkan rezim SBY,” tegas Ricky.

Selanjutnya, aktifivis jaringan reformasi ’98 ini, mengingatkan agar Sudirman Said sebagai menteri kabinet kerja-nya Jokowi-JK jangan menjadikan peralihan Petral ke ISC Pertamina hanya untuk bahan bancakan baru sebagaimana sikap pesimisme sebagian kalangan di tanah air. @licom_09