LENSAINDONESIA.COM: Pengganti Panglima Jenderal TNI Moeldoko yang akan pensiun 1 Agustus 2015, diharapkan sudah diterima DPR RI paling lambat 19 Juni. Penggantinya setidaknya akan menghadapi setidaknya empat tantangan.

Anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin regenerasi di lingkungan TNI akan terjadi menyusul pensiunnya Moeldoko. Seusai dengan pasal 13 ayat 4 UU TNI no 34/2004 dijelaskan bahwa Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan dan dapat dijabat secara bergantian.

“Kalau mengacu pada pasal di atas, panglima sebelumnya dijabat oleh Laksamana Agus kemudian diserahterimakan kepada Jenderal Muldoko, maka giliran berikutnya adalah Kasau sekarang ini,” kata TB Hasanuddin, Rabu (3/6/2015).

Adapun peran DPR mengacu pada pasal 13 ayat 2 yaitu panglima diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat persetujuan DPR, dan dalam pasal 13 ayat 6 menyebutkan calon panglima disampaikan paling lambat 20 hari sejak diterima oleh DPR.

Dilihat dari aturan diatas dan faktanya bahwa DPR akan reses mulai tanggal 10 Juli sampai awal Agustus maka 20 hari sebelum tanggal 10 Juli atau paling lambat tanggal 19 Juni presiden sudah harus menyerahkan nama calon panglima TNI ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan.

“Dengan jadwal ini maka pelantikan panglima TNI dapat dilaksanakan pada akhir Juli ,sebelum panglima lama masuk masa pensiunnya pada 1 Agustus,” katanya.

Panglima yang akan datang sendiri memiliki empat tugas yaitu meningkatkan disiplin dan profesionalisme prajurit, kedua melanjutkan pengembangan alutsista melalui program MEF. Tugas ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keempat menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan rakyat. @endang