LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa dana aspirasi bisa membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi merealisasikan Nawa Cita.

Kalaupun pemerintah akhirnya menolak, maka polemik ini bertambah panjang karena usulan ini merupakan implementasi Pasal 80 J Undang-undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di pasal ini, anggota DPR mempunyai hak menerima dan memperjuangkan usulan program pembangunan daerah pemilihan.

“Padahal UU MD3 tersebut telah disahkan bersama antara DPR dan Pemerintah,” ujar Misbakhun di gedung DPR RI, Kamis (25/6/2015).

Dia menegaskan, pada saat Presiden Jokowi mengucapkan sumpah jabatannya akan taat pada UUD dan menjalankan ketentuan UU. Demikian juga saat anggota DPR mengucapkan sumpah jabatannya.

“Apakah ini akan menjadi sebuah pelanggaran konstitusi? Oleh siapa?,” tanyanya.

Pernyataan ini menanggapi komentar Mensesneg Pratikno dan MenPPN/Kepala Bappenas Andrinof
Chaniago yang menegaskan Presiden Jokowi telah menolak adanya dana UP2DP. Misbakhun melihat bahwa informasi soal UP2DP belum dipahami pembantu Presiden secara utuh.

“Para pembantu Presiden Jokowi tidak secara utuh melihat usulan DPR tentang UP2DP,” katanya.

Menurutnya, dana aspirasi sebesar Rp20 miliar dengan total Rp11 triliun lebih, tidak keluar dari struktur APBN dan menjadi bagian integral serta tidak terpisahkan dari APBN yang disusun oleh pemerintah sendiri.

“Bahwa tidak ada upaya DPR mengambil alih peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya, konsep UP2DP adalah bersifat usulan program pembangunan berbasis dapil yang justru bisa membantu visi dan misi presiden dalam melakukan pemerataan pembangunan seperti yang ada di Nawa Cita.

“Konsep UP2DP justru bisa membantu visi misi Presiden dalam mewujudkan Nawa Cita,”
kata politisi Golkar ini. @endang