Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komisi B DPRD Surabaya menilai Pemkot terlalu lambat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan hukum yang menyebutkan bahwa aset di atas tanah dalam kebun binatang kebanggaan warga Surabaya itu milik Pemkot Surabaya.

Hal ini membuat langkah perbaikan yang akan dilakukan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS menjadi terhambat. “Diselesaikan dulu dong hukumnya. Kan sejauh ini masih ada kelompok yang mengaku kalau itu (aset di atas tanah) merupakan milik mereka. Kami tetap mendorong agar aset di atas tanah ini bisa menjadi milik pemerintah. Sehingga, dana APBD yang dialokasikan bisa terserap dengan maksimal,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Edy Rachmad.

Padahal, sebelumnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini sempat mengatakan permasalahan sengketa di KBS telah berakhir dan tidak ada masalah. Terkait pernyataan ini, politisi Partai Gerindra ini menganggap walikota hanya asal klaim saja.

“Saya minta itu (sengketa aset) KBS diselesaikan secara hukum. Kalau tidak selesai kasihan nanti pengelolaannya. Kalau kandang-kandang itu bukan aset Pemkot Surabaya, maka perbaikannya tidak boleh menggunakan dana dari APBD,” terangnya.

Untuk mengatasi masalah di KBS yang berlarut-larut, Edy Rachmad menganjurkan pada walikota agar mengeluarkan diskresi. Diskresi merupakan kebijakan dari kepala daerah yang membolehkan pejabat publik mengeluarkan kebijakan dimana undang-undang belum mengaturnya secara tegas dengan tiga syarat. yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Tidak masalah kalau ada diskresi. Tapi saya harap masalah di KBS ini dibicarakan baik-baik. Tapi saya minta agar KBS itu dikelola Pemkot Surabaya agar lebih baik,” pintanya.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati juga menyatakan, tidak ada lagi sengketa aset di KBS, khususnya soal aset diatas tanah seperti kandang dan bangunan lainnya. Dia berdalih aset diatas tanah ini berstatus hak guna bangunan.

Untuk serapan anggaran, tahun lalu Pemkot Surabaya mengalokasikan dana sebesar Rp 10 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk memperbaiki kandang dan sejumlah fasilitas lain di kebun binatang di Jl Setail ini. “Memang banyak yang ngomong dan mengklaim aset KBS. Tapi tidak masalah. Kami juga tidak khawatir akan digugat secara hukum karena apa yang kami lakukan sesuai aturan,” terangnya.@iwan