LENSAINDONESIA.COM: Transparancy Centre menyayangkan sikap Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Ka’bil Mubarok yang tidak aspiratif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan.

Sikap tersebut ditunjukkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini saat menanggapi dugaan mark up Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan sapi impor Dinas Peternakan (Disnak) Jatim tahun 3013.

Warsono, Ketua Transparancy Centre menilai, pernyataan Ka’bil di media massa yang terkesan ‘tutup mata’ terhadap lelang yang diindikasikan merugikan keuangan negara Rp 2 miliar lebih tersebut membuktikan bahwa fungsi pengawasan anggota dewan Jatim patut dipertanyakan.

“Kami sudah membaca penyataan Pak Kabil soal sapi impor itu. Menurut kami, sikap seperti itu sama sekali tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Pak Ka’bil justru terlihat seperti pegawai Dinas Peternakan, bukan wakil rakyat. Atau mungkin Pak Ka’ bil tidak paham tentang tugas dan fungsi anggota DPRD,” kritik Warsino dalam rilis yang diterima lensaindonesia.com, Minggu (28/06/2015) malam.

Menurut Warsono, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, posisi DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah, salah satunya adalah administrative oversight (pengawasan administrasi).

Berdasarkan fungsi ini, ujar dia, sangat tidak dibenarkan apabila DPRD atau anggota DPRD bersikap lepas tangan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang  bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan mengucapkan kalimat naif seperti, “Tim khusus inilah yang menentukan bahwa sapi impor itu memenuhi spek atau tidak. Dan faktanya lelang sudah berjalan dan pemenang tendernya sudah jalan. Kalo tidak memenuhi spek, maka seharusnya tidak bisa dilanjutkan lelangnya. Apalagi itu juga sudah terdistribusikan ke pokter”.

“Dalam kasus seperti di Dinas Peternakan itu, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi. Bahkan bisa juga DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah,” tegasnya.

“Informasi adanya mark up pengadaan sapi impor itu mungkin tidak seratus persen benar, tetapi sebagai DPRD, Pak Ka’bil juga tidak boleh serta merta tutup mata, fungsi pengawasannya juga harus dijalankan. Ya bisa jadi, oponi Wajar Dengan Pengecualian dari BPK untuk Pemprov Jatim saat ini juga karena administrative oversight DPRD tidak berjalan baik,” bebernya saat diwancara ulang lensaindonesia.com melalui telepon, Senin (29/06/2015).

Warsono juga menyindir soal “rebutan” mitra kerja SKPD Pemprov oleh para elit dewan pasca terbentuknya komisi-komisi di DPRD Jatim Oktober 2014 lalu. Menurutnya, aksi ‘kapling’ mitra kerja tersebut tidak semata-mata dilakukan agar DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan baik, namun dibalik itu, berebut mitra kerja ini juga didasari kepentingan-kepentingan tertentu. “Contohnya ya seperti apa yang dilakukan Wakil Ketua Komisi B itu. Dinas Peternakan itukan mitra kerja Komisi B,” cetus Warsono.

Warsono mengakui, fungsi kontrol DPRD Jatim terhadap kebijakan eksekutif telah luntur sejak Pemprov Jatim “membudayakan” dana hibah yang bersinggungan dengan  dapil anggota DPRD seperti, P2SEM, Jasmas, Jalim Kesra dan sebagainya.

“Anehnya para anggota dewan tidak menyadari bila dana hibah tersebut tidak ubahnya seperti ‘jebakan Batman’. Mantan Ketua DPRD Jatim, serta sejumlah kelompok masyarakat di dapil mereka (anggota DPRD) banyak yang menjadi korban, masuk penjara. Jangan sampai kasus seperti itu terjadi lagi diperiode dekarang,” tutup Warsono.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hasil lelang pengadaan sapi potong Cross pejantan dan indukan sapi perah tahun anggaran 2013 oleh Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Timur ditengarai sarat persekongkolan.

Diduga, oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disnak sengaja melakukan mark up Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga harga satuan ternaik jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya.

Berdasarkan keterangan Transparancy Centre, dalam merealisasikan hibah barang berupa pengadaan sapi potong Cross pejantan impor untuk diberikan kepada 6 kelompok ternak (Pokter) dan pengadaan induk sapi perah impor jenis Friesian Holstein (FH) untuk dibarikan kepada 25 pokter tersebut, Disnak Jatim menganggarkan Rp 19.200.000.000,00,- dengan HPS Rp 18.900.000.000,00,.

Lelang pengadaan sapi impor ini dimenangkan oleh PT Lunar Chemplast dengan penawaran Rp 18.355.000.000,00,- atau delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah.

Anggaran Rp 18.355.000.000,00 tersebut digunakan untuk menyediakan dua item pekerjaan dengan rincian: Rp 17.190.000.000,00,- digunakan untuk pengadaan induk sapi impor jenis FH sebanyak 460 ekor dengan harga @Rp 37.369.565,22 dan sisannya, senilai Rp 1.165.000.000,00,- digunakan untuk pengadaan sapi potong Cross pejantan sebayak 100 ekor dengan harga @11.650.000,00,-.

Namun berdasarkan temuan Transparancy Centre, di dalam berkas realisasi pembelian indukan sapi perah impor jenis FH oleh PT Lunar Chemplast dari Dairy Liverstock Exports Pty Ltd menunjukkan harga sapi jenis FH hanya sebesar Rp 14.468.857.384,55 atau empat belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah. Harga ini termasuk perhitungan keuntungan yang dianggap wajar bagi penyedia sebesar 15%.

Dari penyerapan anggaran untuk pengadaan sapi impor ini kami menduga PPK Dinas Peternakan sengaja melakukan mark up HPS sehingga terjadi pemborosan anggaran sekitar Rp 2,7 miliar atau berdasarkan hitungan yaitu Rp 2.721.142.615,45,-.

Sementara itu sesuai audit BPK, bahwa dari hasil konfirmasi dan klarifikasi di lapangan kepada salah satu kelompok peternak penerima bantuan, menunjukkan saat menerima sapi potong Cross pejantan sebanyak 16 ekor, hanya dua ekor yang memenuhi spasifikasi berat sapi sesuai kontrak, yaitu diatas 280 kg/ekor. Sedangkan sisanya yang 14 ekor, memiliki berat 229 kg sampai dengan 270 kg/ekor (tak sesuai spek).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi B Ka’bil Mubarok menilai dalam menentukan spek sapi impor ada aturan dan juga tim khusus yang mengatur soal itu. Sehingga proses lelang sapi impor dipastikan telah sesuai prosedur.

“Jadi tim inilah yang menentukan bahwa sapi impor itu memenuhi spek atau tidak. Dan faktanya lelang sudah berjalan dan pemenang tendernya sudah jalan. Kalo tidak memenuhi spek, maka seharusnya tidak bisa dilanjutkan lelangnya. Apalagi itu juga sudah terdistribusikan ke pokter,” urai Ka’bil saat dikonfirmasi lensaindonesia.com, Sabtu (20/06/2015) lalu.

Sementara, anggota Komisi B DPRD Jatim M Zainul Lutfi mengatakan akan mengecek data yang dimiliki komisinya. “Nanti kita lihat dulu datanya, termasuk soal HPS, spesifikasinya juga sapi indukan yang diimpor itu seperti apa. Lalu apakah impornya pakai CNF atau FOB, maka datanya akan kita pelajari dulu,” kata Lutfi.

Jika memang data yang ditemukan nanti terdapat kejanggalan, pihaknya menyatakan tak segan untuk memanggil Disnak Jatim untuk melakukan klarifikasi. “Berita soal Disnak itu datanya masih prematur kalau saya rasa, tapi ga apa-apa nanti kalau memang benar akan kita klarifikasi tahap awal,” tegas politikus PAN itu.@ridwan_LICOM