LENSAINDONSIA.COM: Pemkot Surabaya tidak konsisten dalam menerapkan peraturan terkait properti terhadap pengembang. Buktinya, penerapan hunian berimbang mengacu Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun itu masih diberi toleransi.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pengembang wajib membangun rumah dengan komposisi 3:2:1. Artinya, setiap membangun satu rumah mewah, pengembang wajib pula membangun dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana.

Komposisi ini akan memberi ruang kepada lapisan masyarakat dengan ekonomi sederhana untuk mendapat kesempatan di perumahan.

Salah satu alasanya adalah pengembang perumahan, khususnya pengembang perumahan mewah tidak mematuhi UU ini karena penghuni perumahan mewah, tidak bersedia
bertetanggaan dengan penghuni rumah sederhana.

“Tapi saya tidak melihat pada sisi itu. Pada sisi yang lain, jika kawasan perumahan itu dibangun unit rumah berukuran kecil, maka pengolahan limbahnya akan sulit,” kata Plt Kepala DPUCKTR Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Kamis (2/7/2015).

Namun, alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berpendapat aturan itu sebenarnya harus dijalankan. Salah satu solusinya mereka bisa membangun hunian di lokasi lain.

Pihaknya mewacanakan, pengembang membangu rumah susun (rusun). Untuk tanahnya akan disiapkan Pemkot Surabaya dengan memanfaatkan lahan di Bekas Tanah Kas Desa (BTKD).

“Nantinya, rusun yang dibangun itu harus lebih bagus dengan rusun yang ada pada umumnya. Bisa saja kualitas bangunan maupun fasilitasnya sama seperti apartemen,”
katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang DPUCKTR Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati menambahkan, karena keterbatasan lahan, saat ini banyak sekali pengembang yang mengajukan izin properti untuk hunian high rise building.

Misalnya apartemen, gedung-gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan . Data dari DPUCKTR menunjukkan, selama 2014, jumlah pengembang yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 41 izin.

Dari jumlah itu, IMB yang sudah keluar sebanyak 33 izin. Pada 2015 hingga awal Juli tercatat sebanyak 20 pengajuan IMB. Sedangkan IMB yang sudah keluar selama periode ini sebanyak 23 izin.

“Saya memprediksi, jumlah pengembang yang mengajukan IMB tahun ini sama seperti tahun lalu,” ujarnya. @wan