Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menilai berbagai manuver Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam ‘menggempur’ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pimpinan La Nyalla Mattalitti telah menambah beban bagi pemrintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang masih belum tuntas menghadai berbagai persoalan bangsa saat ini.

Ketua Umum AMAK, Ponang Adji Handoko mengatakan, perseteruan Menpora vs PSSI telah menimbulkan kegaduhan beberapa bulan terakhir.

“Saya kurang tahu presiden menyadari atau tidak bahwa konflik persepakbolaan tercipta akibat kebijakan Menpora ini menambah beban bagi pemerintah atau tidak. Silahlan dilihat sendiri, sebagian masyarakat utamanya penggemar klub sepakbola banyak menghujat menteri kabinet (Menpora), beberapa waktu lalu presiden dan wapres juga dianggap tidak sepaham dalam menyelesaikan konflik sepakbola. Apakah hal yang demikian ini lambat laun tidak mengikis kepercayaan publik terhadap presiden?” katanya kepada lensaindonesia.com di Surabaya, Kamis (02/07/2015).

Ponang mengatakan, polemik rekaman suara pengaturan skor pentandingan sepakbola Timnas U-23 di SEA Games yang diduga rekayasa oleh pakar telematika Roy Suryo kemarin, pasti akan menimbulkan kehebohan tersendiri beberapa hari kedepan. Dan kasus ini, lanjut dia, tentu akan menyerang pemerintah dalam hal ini Kemenpora, mengingat berdasarkan analisa Roy Suryo rekaman suara pengaturan skor rekayasa tersebut dibuat di lantai III kantor Kemenpora.

Sebelumnya, Menpora juga sempat membuat kegaduhan dengan mengaku menerima SMS ancaman pembunuhan saat akan membekukan PSSI. Namun celakanya, sebagai pejabat tinggi negara Imam Nahrawi tidak melaporkan teror tersebut kepada polisi. Saat itu, Menpora hanya mengatakan “Tak ambil pusing”.

“Itu sama juga membuat-buat isu. Ancaman tersebut masalah nyawa. Apalagi Menpora adalah pejabat negara. Harusnya melapor polisi. Isu itu berbahaya sekali sebab pasti yang tertuduh adalah pihak PSSI karena tengah berseteru dengan Menpora. Sekarang muncul masalah rekaman pengaturan skor, yang dituduh pelaku pengaturan PSSI juga. Nah sekarang ternyata diduga rekaman itu hanya rekayasa, ini namanya menciptakan kegaduhan,” ujar Ponang.

Pria berpendapat bahwa Jokowi wajib menjelaskan secara rinci seperti apa mandat yang ia berikan kepada Kemenpora dalam membenahi persepakbolaan nasional.

Sebab, perintah tanpa penjelasan yang rigit tersebut dinilai sebagai pemicu gaduhnya persepakbolaan di Indonesia.

“Presiden harus menjelaskan seperti apa perintah yang diberikan kepada Menpora soal pembenahan sepakbola itu. Beberapa waktu lalu Menpora ngaku terima SMS ancaman pembunuhan, sekarang ada rekaman suara yang dijadikan bukti ada pengaturan skor pertandingan, ternyata hanya rekayasa. Kami yakin presiden tidak memerintahkan Menpora melakukan cara-cara keji seperti itu untuk membenahi sepakbola,” sindir Ponang.

“Menurut kami, berbagai manuver Menpora ini bukan malah memperbaiki sepakbola nasional, namun justru membuat kegaduhan dan merusak sepakbola nasional. Sama halnya dengan menteri bidang ekonomi yang akan direshuffle karena dianggap tidak mampu berkerja, kinerja Menpora selama delapan bulan ini juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kemarin Tim softball indonesia juga batal ikut kejuaraan dunia karena tidak diberi izin Menpora. Selayaknya presiden mengevaluasi kinerja Menpora. Imam Nahrawi harus legowo bila direshuffle,” pungkasnya.@angga