LENSAINDONESIA.COM: Lembaga Pengawas Pemantau Penggunaan Keuangan Negara dan Daerah (LP3KND) berjanji akan melaporkan Bagian Kesra Pemerintah Kota Batu dan Asosiasi Kepala Desa dan Lurah (Apel) ke penegak hukum. Sebab, kedua instansi itu dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan dana hibah Rp 670 juta.

“Itu sesuai temuan BPK. Temuan itu menyebutkan bila penggunaan dana dari APBD itu tak ada pertanggung-jawaban,” kata Direktur LP3KND Supriyadi, SH, Minggu (12/07/2015).

Supriyadi mengungkapkan, sesuai temuan BPK, dana hibah tersebut sebesar Rp 1,015 miliar. Dana itu diajukan untuk pemberian bingkisan dan biaya administrasi dokumentasi berupa piagam penghargaan, pakaian batik dan uang tunai. Hasil pembelian itu akan diberikan pada tokoh masyarakat.

Meski begitu, kata dia, dalam proposal yang dibuat Apel dibantu Bagian Kesra tidak merinci secara jelas nama dan tokoh masyarakat yang dimaksud.

Menurut Supriadi proposal itu disetujui hibah sebesar Rp 670 juta melalui SP2D nomor 03435/SP2D-LS/2814 tanggal 6 Agustus 2014.

Dana sebanyak itu ditransfer langsung dari kas daerah ke rekening APEL. Anehnya setelah cair, dana tersebut langsung diserahkan kembali kepada kepala Kesra sesuai arahan Kabag Kesra pada saat itu.

Hasil pemeriksaan BPK, kata Supriadi, diketahui bila pembelian barang tidak didasari perjanjian kontrak serta penyerahan barang. Selain itu tidak didukung berita acara serah terima apalagi pemeriksaan barang. Sehingga, dinilai ada kerugian negara.

Karena itu, pihaknya berencana segera melaporkan permasalahan ini kepada pihak penegak hukum.@wito_aji_drk