LENSAINDONESIA.COM: Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada Serentak, kian menjadi fenomena, termasuk Surabaya. Sampai saat ini, pasangan Risma-Wisnu masih sebagai pasangan tunggal yang didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilwali Surabaya 2015.

Suhu politik semakin memanas ketika langkah hukum yang diajukan PDIP Surabaya dengan menggugat Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 terbukti dilakukan. Terkait hal ini, Sore tadi (31/7/2015), beberapa delegasi perwakilan DPC PDIP Surabaya ternyata melibatkan akademisi untuk berkonsultasi langkah tersebut ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Beberapa perwakilan diantaranya, Didik Prasetiyono (Wakil Ketua), H. Budi Leksono (Bendahara), Anas Karno (Bidang Hukum), mengkonsultasikan adanya Calon Tunggal serta langkah gugatan.

Kedatangan rombongan DPC PDIP Surabaya berjumlah sekitar tujuh orang ini diterima akademisi FH Unair, ahli Hukum Tata Negara, yakni Radian Salman SH dan M Syaiful Aris SH. “Upaya untuk mengajukan gugatan dan uji materi terkait aturan Pilkada telah kami lakukan. Namun, hal ini memerlukan pendapat dari akademisi,” terang Didik Prasetiyono, Jumat (31/7/2015).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam dan bersifat internal tersebut, dikatakan Didik mencari langkah kongkrit, jika penerapan aturan atau UU Pilkada didapati adanya celah cukup besar.”Hal ini harus dipecahkan. Agar tidak menjadi kebuntuan politik,” imbuh alumni GMNI Surabaya ini.

Sementara menurut Radian Salman, pengajuan uji materi maupun gugatan terhadap PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dan UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pilkada sah-sah saja dilakukan. “Itu sebagai langkah dalam mencari norma-norma yang dinilai menjadi celah dan tidak diatur dalam pasal-pasalnya,” katanya.

Dilain sisi, Pengamat Politik sekaligus Dosen Tata Negara Unair Surabaya ini, munculnya boikot Pilkada justru tidak mengedepankan sisi demokrasi. Sebab, akan menimbulkan dampak yang luar biasa. ”Khususnya dalam pembangunan kota akan terhambat,” ujarnya.

Solusinya, pengaturan tata cara dan teknis Pilkada harus dibuat lebih detail. Sehingga, tidak ada tafsiran yang berbeda. ”Kedepan memang harus demikian dalam rumusan pembahasan di dalam Undang-undang yang mengatur,” pungkasnya.@iwan