Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

Politikus Gerindra sebut rakyat Indonesia "dikado" BBM dan TDL naik 

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan, menilai tiga pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan bersama MPR, DPD, dan DPR tak ada yang spesial. Sebaliknya, rakyat Indonesia bakal “dihadiahi” kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan BBM pada hari raya Kemerdekaan Indonesia.

“Tidak ada yang spesial dari pidato presiden. Justru banyak yang paradoks,” kata Heri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Heri mencontohkan, dalam pidatonya Presiden Jokowi bicara soal kemandirian ekonomi. Namun, faktanya, pemerintah justru menggantungkan kelangsungan ekonomi nasional kepada asing melalui utang luar negeri.

“Saat ini, debt service ratio kita sudah di atas 50 persen. Itu berbahaya dan mengancam kedaulatan fiskal kita. Lebih dari setengah penerimaan ekspor hanya habis untuk bayar utang luar negeri,” beber politikus Gerindra ini.

Presiden, lanjut Heri, juga bicara soal ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional, tapi kenyatannya, dukungan terhadap perkembangan ekonomi ini masih kurang maksimal.

Heri juga menyoroti janji Jokowi terkait kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun disaat yang bersamaan pemerintah (Pertamina dan PLN) justru akan menaikkan harga BBM dan TDL menjelang Hari Kemerdekaan.

“Untuk BBM, kalau jadi naik maka kemungkinan harga Premium menjadi Rp 8.000 per liter dari harga saat ini sebesar Rp 7.300 per liter,” katanya.

Selanjutnya, untuk TDL, direncanakan naik pada 10 tarif tenaga listrik. Setiap bulan tarif listrik non subsidi bisa turun, tetap atau naik dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang dollar amerika terhadap mata uang rupiah (kurs) harga minyak dengan acuan Indonesian Crude Price (ICP), dan pengaruh inflasi.

“Kalau kenaikan tersebut sampai terjadi, maka sungguh sangat disayangkan. Dan ini adalah langkah yang terburuk karena BBM dan TDL dinaikkan hampir bersamaan,” ujarnya.

Baca Juga:  Momok intoleransi incar kalangan terpelajar, Praktisi: Harus ada kebijakan yang imperatif

Apalagi, harga minyak dunia sedang turun. Per 13 Agustus 2015 harga crude oil (nymex) turun 0,09 atau saat ini berada di kisaran 43,21 dollar per barrel.

Dampak kenaikan BBM dan TDL pasti akan memicu kenaikan ongkos operasional dan angkutan yang akan merembes pada naiknya harga-harga. Ujung-ujungnya, akan memicu inflasi yang lebih tinggi.

“Saat ini, inflasi kita masih tinggi. Laporan BPS per Juli 2015 sebesar 7,26 persen (year to year). Kenaikan inflasi itu terjadi karena adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga pengeluaran,” terangnya.

Dampak lain, kenaikan harga BBM dan TDL tersebut akan memukul kegiatan usaha-usaha, terutama IKM dan UKM yang sedang kesulitan ongkos operasional dan produksi.

“Pasti akan memicu gelombang pengangguran yang lebih tinggi. Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik 300 ribu orang,” sesalnya.

Berdasarkan kelima indikator tersebut, maka langkah kenaikan harga BBM dan TDL tidak bisa diterima akal sehat. Pemerintah sepertinya sedang menjebloskan rakyatnya yang sedang sulit menjadi tambah melarat.

“Rasa kemanusiaan pemerintah menjadi dipertanyakan,” ketusnya.

Ada sinyalemen kuat bahwa sebetulnya kenaikan ini untuk menggenjot tingkat penyerapan belanja pemerintah, yang masih sangat rendah yang justru menjadi penyebab utama lemahnya konsumsi pemerintah.

Belanja modal, misalnya, baru mencapai 15,3 persen dari total alokasi APBN-P 2015. Situasi itu kemudian merembes pada melemahnya konsumsi rumah tangga karena daya beli yang terus menurun.
Lebih dari itu, rencana sewa-ulang pembangkit-pembangkit PLN oleh Tiongkok, justru makin menjerumuskan listrik nasional untuk tidak pernah merdeka 100%.

Belum lagi soal revolusi mental yang digadang-gadang oleh Jokowi, sudah setahun pemerintah berjalan, Heri menilai progres revolusi mental belum kelihatan. @dg/licom

Baca Juga:  Gandeng milenial, BPDP KS gelar Surabaya Amazing Race Sawit Hunt 2019