LENSAINDONESIA.COM: Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri masih menelusuri kasus penimbunan sapi siap potong di Tangerang. Sampai saat ini ada 16 saksi yang diperiksa penyidik.

Ke-16 saksi itu dari perusahaan PT TUM, Asosiasi Apfindo,Bea cukai, Kemendag,PT BPS. Kementan, dan lainnya. Belum ada yang ditetapkan tersangka pada kasus penimbunan sapi ini. Pekan depan akan digelar perkara kasusnya.

“Hari Senin (24/8/2015) kita akan gelar perkara dulu,” kata Dir Tipid Eksus Bareskrim Polri, Brigjen Viktor E Simanjuntak di Mabes Polri, kemarin (20/8/2015).

Victor mengatakan berdasarkan hasil pengecekan ke dua feedloter di Tangerang yaitu, PT TUM dan BPS, penyidik menemukan ada 21.933 ekor sapi di antaranya 5.498 ekor adalah sapi siap potong.

“Jumlah itu diprediksi cukup sampai Januari 2016. Stoknya ada tapi tidak dijual, justru malah minta kuota impor,ini yang akan kita selidiki apa motifnya” kata Victor.

Adapun mengenai surat yang dimaksud, Victor mengatakan bahwa surat tersebut berisikan larangan kepada para pedagang sapi agar tidak berjualan. Surat itu, kata Victor, sebagai respons atas pengurangan kuota impor sapi oleh pemerintah kepada importir.

“Ternyata ada surat untuk melarang berjualan. Apa tujuannya ini melarang, ini kita tanya di sana, dan mereka mejawab kenapa pemerintah mengurangi kuota,begitu,” kata Victor.

Penyidik juga sudah menyiapkan pasal 53 UU 18/2012 tentang Pangan dan pasal 107 dan 29 UU 7/2014 yang dikaitkan dengan Keppres nomor 21 tahun 2015 yang isinya bahwa sapi itu merupakan bahan pokok.

“Nah, kalau bahan pokok, dia menjadi terjerat kalau menimbun,” pungkasnya. @dimas_subrianto