Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE JATIM RAYA

Walikota didesak segera bereskan sengketa Kebun Binatang Surabaya 

LENSAINDONESIA.COM: Walikota Surabaya Tri Rismaharini diminta segera mengambil langkah atas sengketa Kebun Binatang Surabaya. Pasalnya, walikota kini mempunyai kendali penuh sebelum menetapkan direktur utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS).

“Soal KBS ini, siapapun harus mampu mengambil terobosan hukum agar bisa segera selesai. Nah, walikota yang seharusnya berani bersikap soal sengketa KBS ini. Semua ada ditangan walikota,” ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansur.

Dijelaskan, keputusan-keputusan penting BUMD, tetap harus menjadi kewenangan walikota sebagai pemegang terbesar saham perusahaan. Salah satunya soal sengketa lahan di KBS. Sampai saat ini masalah itu tak kunjung tuntas. Antara perkumpulan dan Pemkot Surabaya masih berseteru soal kepemilikan aset, khususnya yang diatas tanah. Aset ini seperti kandang dan bangunan lain yang berdiri diatas lahan yang berada di Jalan Setail itu.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya hingga kini belum menetapkan direktur utama (Dirut) definitif untuk tiga BUMD. Diantaranya PD Pasar Surya, PD Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirikan dan PD KBS. Ketiga perusahaan milik Pemkot itu masih dijabat Plt. “Meski sejumlah BUMD itu dijabat Plt, tidak akan berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan. Pasalnya, kendali penuh tetap ada ditangan walikota,” tandas Mazlan Mansur.

Untuk mengisi Dirut tiga BUMD itu, 14 nama hasil seleksi tim bersama badan pengawas (Bawas) sudah diserahkan ke Pemkot Surabaya bulan lalu, namun walikota belum memutuskan siapa yang akan menduduki kursi nomor satu di sejumlah BUMD itu.

Melalui bagian hukum, Pemkot Surabaya sedang melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi itu berkaitan dengan undang-undang Pilkada yang sekaligus mengatur bahwa selama enam bulan sebelum wali kota yang mencalonkan lengser, tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Termasuk mengangkat kepala dinas dan juga pejabat BUMD.

Baca Juga:  Polsek Genteng tangkap dua pelaku curanmor antar kota

“Kami ingin apa yang kami putuskan sudah berdasarkan konsultasi dengan pusat. Kini kami sedang menunggu surat balasan dari Kemendagri,” kata Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemkot Surabaya, Khalid.

Jika surat dari Kemendagri sudah turun, lanjut dia, maka kebijakan bisa langsung dilakukan. Sebab Pemkot sebenarnya sudah siap. @ian