LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan hak mendapatkan Participating Interest (PI) dari pelaku industri minyak dan gas (migas).

Hal ini karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilarang merangkul investor, sehingga pemerintah pusat yang harusnya membuat aturan agar memungkinkan daerah tetap mendapatkan PI.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim menilai upaya yang dilakukan Pemprov Jatim itu sudah tepat.

“Saya melihat apa yang dilakukan Pemprov itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan Undang-Undang pembagian sharing PI bagi daerah penghasil,” kata Halim, Kamis (27/08/2015).

Karena itu, pihaknya sepakat jika daerah penghasil menggandeng investor lain karena minimnya dana. Disisi lain, keterlibatan investor asing dalam industri hulu migas terutama untuk blok-blok yang dinilai belum menguntungkan, sehingga pemerintah pusat mengalihkan risiko ke swasta. Namun BUMD yang baru belajar menangani industri hulu migas semestinya juga diberi kesempatan untuk mengalihkan risiko pengelolaan PI pada investor.

“Ini baru adil. Janganlah pemerintah pusat diskriminatif. Melarang BUMD menggandeng investor, sementara pemerintah pusat dalam industri migas justru mengundang investor asing,” tegas pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini.

Kalau pemerintah pusat mau mengganti peraturan soal PI tersebut, tentu harus segera dikeluarkan aturan pengganti sehingga dapat dijadikan rujukan oleh daerah khususnya daerah penghasil. Selain itu, regulasi yang nanti akan dibuat tidak banyak mengubah dari mengenai mekanisme pembagian PI maupun jumlah yang diterima bagi daerah penghasil.

“Semisal seperti sekarang 10 persen, oleh karenanya penting bagi pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi terhadap sebuah regulasi hendaknya mengajak pemerintah daerah. Selain hal itu bagian dari amanah pembentukan sebuah aturan yang harus juga melibatkan semua unsur, serta pemerintah daerah yang tentu sebagai pelaksana aturan tersebut lebih banyak tahu tentang persoalan di lapangan,” jelas Abdul Halim.

Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Jatim Dewi J Putriatni memprotes kebijakan pemerintah pusat tidak hanya melarang pemda merangkul investor, tapi harus ada solusinya. Misalnya, dengan pola golden share.

“Kalau pola golden share disetujui, mungkin PI daerah tidak harus 10 persen, tetapi itu lebih jelas karena pemda bisa menikmati PI,” paparnya.

Saat ini, ungkap Dewi, Pemprov Jatim dan beberapa Pemda sedang berupaya mendapatkan PI dari empat wilayah kerja yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang beroperasi di Jatim.

Empat PI yang sedang diincar itu antara lain adalah Kangean Energy Indonesia (KEI), Petronas Carigali Ketapang, PHE WMO dan HCML. Namun, dia tidak menjabarkan detail dari masing-masing PI tersebut, meski mengatakan prosesnya telah memasuki tahapan due diligence.

“Tetapi prosesnya tersendat. Pemerintah pusat sedang membuat aturan baru soal PI. Kami berharap prosesnya bisa cepat dan mengakomodir kepentingan BUMD,” imbuhnya

Namun dalam pembahasan PI untuk empat wilayah kerja itu, pemerintah pusat justru mengkritik Pemprov Jatim dan Pemda karena melibatkan investor sebagai mitra BUMD. Padahal tanpa investor, Pemda dan BUMD tidak punya dana untuk membiayai PI.@sarifa