LENSAINDONESIA.COM: Ketidakhadiran presiden dalam acara Konferensi Internasional Kepala Daerah se Asia Pasifik yang diselenggarakan di Wakatobi disesalkan dan menjadi pertanyaan oleh sejumlah pihak. Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam forum internasional yang bertajuk ASIA PACIFIC CONFERENCE ON Local Government Voices Toward HABITAT III on a New Urban Agenda And UCLG ASPAC Executive Bureau & Council Meetings ini tak hanya membuat kecewa para delegasi yang terdiri dari dari gubernur, bupati/walikota Se Asia Pasifik.

Celakanya, akibat ketidakhadiran presiden telah membuat kecewa masyarakat Wakatobi sebagai tuan rumah pertemuan kepala daerah se Asia Pasifik tersebut.

Menurut La Ode Kiyamu, kekecewaan warga mulai nampak ketika dari pagi hingga siang belum ada kepastian presiden akan datang. Padahal, sejak pagi hingga menjelang sore hari, warga sudah berbondong-bondong dan berbaris di bawah terik matahari yang menyengat untuk menyambut kehadiran Presiden Jokowi.

“Kami benar-benar kecewa atas ketidakhadiran presiden dalam kegiatan bertaraf internasional yang dihadiri sekitar 200-an kepala daerah dari negara-negara Se Asia Pasifik ini,” ujar La Ode Kiyamu (65) tokoh masyarakat adat Wakatobi, Selasa (8/9/2015).

Sementara, Pengamat Sosial Politik dari The Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo juga menyayangkan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam forum konferensi internasional tersebut. Menurut dia, kekecewaan para delegasi dan masyarakat Wakatobi bisa dipahami karena masyarakat dan pihak penyelenggara tentu sudah mempersiapkan acara tersebut sejak beberapa bulan lalu, bahkan mungkin satu tahun lalu sudah dipersiapkan, mengingat kegiatan ini merupakan agenda besar yang bertaraf internasional.

“Sayang sekali, presiden tidak hadir, padahal forum tersebut sangat strategis yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah yang saling menguntungkan,” ujar Karyono, Selasa (8/9/015).

Lebih jauh aktivis penggiat dan pemikir kebangsaan ini pun menyatakan, ketidakpastian dan ketidakjelasan soal kehadiran presiden dalam forum internasional ini menujukkan buruknya koordinasi dan komunikasi birokrasi di pihak istana.

“Semestinya presiden datang atau tidak dalam agenda tersebut tetap harus ada keputusan resmi melalui surat dari pihak sekretariat negara (setneg) atau lembaga lain yang berwenang, tidak cukup melalui lisan apalagi sms atau telephone,” terang Karyono.

Ketidakhadiran presiden dalam suatu acara, lanjut dia, memang bisa dipahami karena alasan tertentu, tetapi harus ada keputusan yang pasti dan resmi dari instansi pemerintah, yang biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara.

Sebelumnya, Bupati Wakatobi, Hugua saat ditanya wartawan mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan konfirmasi langsung terkait ketidak hadiran orang nomor satu di Indonesia itu.

“Saya sudah menyurat sebanyak tiga kali, pertama saya menyurat sejak Oktober 2014, saya antar langsung dan ketemu dengan Mensesneg dan meminta langsung penjadwalan kunjungan kerja Bapak Presiden ke Wakatobi sebagai kawasan pariwisata bahari strategis nasional sekaligus membuka acara tersebut. Surat yang sama dikirim kembali pada bulan Mei 2015 dan surat terakhir saya sampaikan pada 9 Agustus tapi hingga pada hari pelaksanaan tidak ada jawaban resmi tersurat kecuali informasi lisan melalui telepon yang tidak bisa dijadikan pegangan,” terang Hugua saat dikonfirmasi media, Sabtu lalu (5/9/).

Menurut Hugua, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan kunjungan kerja peninjauan proyek-proyek strategis di Wakatobi yang dituangkan dalam RPJMN 2015/2019 dimana Wakatobi dinyatakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata bahari sekaligus membuka Konferensi Kepala Daerah Se-Asia Pasifik.

Namun demikian, mantan ketua tim sukses pasangan Jokowi JK untuk wilayah Sulawesi Tenggara ini mengaku memahami dan memaklumi ketidakhadiran presiden. Menurut Hugua, tidak hadirnya presiden dikarenakan ada tugas negara yang lebih penting.

“Sebaiknya masalah ini jangan dibesar-besarkan, saya pribadi sangat memaklumi bila presiden tidak bisa hadir karena pasti ada tugas negara yang lebih penting. Saya atas nama tuan rumah dalam konferensi tersebut sudah meminta maaf kepada seluruh peserta delegasi dan tidak sudah tidak ada masalah meskipun sebenarnya para delegasi berharap ingin ketemu Pak Jokowi sebagai presiden sekaligus sebagai mantan wakil presiden UCLG ASPAC periode 2012 – 2014,” terang Hugua.

Akhirnya, walaupun tanpa kehadiran presiden, konferensi yang dihadiri 176 peserta dari luar negeri dan 36 kepala daerah di dalam negeri telah mencetuskan delapan butir kesepakatan yang disebut Komitmen Wakatobi. Delapan butir kesepakatan yang merupakan komitmen bersama para gubernur, bupati dan walikota se-kawasan Asia Pasifik itu berisi antara lain seluruh kepala daerah berkomitmen menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, mengatasi masalah urban kota secara berkelanjutan dan mewujudkan masyarakat rendah karbon.

Selain itu, bersepakat menyediakan lingkungan kota yang layak untuk kehidupan masyarakat, berinvestasi di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia, mereformasi jabatan struktural dalam pemerintahan, memobilisasi sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan persiapan menghadapi bencana akibat perubahan iklim. @yuanto