LENSAINDONESIA.COM: Ribuan calon advokat atau pengacara yang selama ini tidak bisa beracara di pengadilan karena terhambat soal berita acara sumpah, kini tak lagi jadi ‘pengangguran banyak acara’, plesetan dari kata pengacara. Sebab, Mahkamah KOnstitusi (MK) sudah mengabulkan gugatan terkait dengan pengambilan sumpah tidak terkait dengan monopoli organisasi tertentu.

Seiring dengan putusan MK dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tersebut, organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD Provinsi Jatim, langsung mengirimkan permohonan sumpah untuk 1300 orang advokat yang selama ini dibawah naungannya.

Sekretaris DPD KAI Prov Jatim, Rakhmat Santoso, menyatakan pihaknya merespon positif putusan MK dan surat Ketua MA tersebut. Respon itu ditunjukkannya dengan mengirimkan surat permohonan pada Pengadilan Tinggi (PT) agar segera melakukan sumpah terhadap anggotanya.

Selama ini, diakuinya hanya organisasi tertentu saja yang dapat disumpah oleh PT. Namun, dengan adanya putusan MK tersebut, organisasi advokat apapun dapat segera mengajukan sumpah advokat pada PT. “Kami ajukan 1300 anggota yang tersebar di Jatim untuk segera disumpah. Yang jelas, syarat formalnya sudah kami penuhi, seperti berpendidikan hukum maupun sudah menempuh pendidikan khusus advokat,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua MK Arief Hidayat membuka keran advokat untuk beracara tanpa memandang latar belakang organisasi. Putusan tersebut membuat seluruh advokat baik yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atau organisasi manapun boleh diambil sumpahnya.

Majelis berpendapat alasan para pemohon yang menggugat pasal 4 ayat 1 UU No 18/2003 tentang Advokat beralasan menurut hukum. Dengan demikian seluruh pengadilan tinggi boleh mengambil sumpah tanpa memandang organisasi advokat.

Menyatakan pasal 4 ayat 1 UU 18/2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 45 sepanjang tidak dimaknai Pengadilan Tinggi (PT) atas perintah UU wajib mengambil sumpah tanpa mengaitkan keorganisaasian advokat.

Putusan MK ini juga senafas dengan keputusan MA yang baru saja diketok. Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun.@ian