Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur bakal panggil Kepala Dinas ESDM Jatim Dewi J Putriatni untuk diajak hearing. Hal ini dilakukan terkait kasus penambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang yang menewaskan satu aktivis, Salim Kancil.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri, menilai kasus ini perlu segera ditindaklanjuti agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di daerah lainnya. Karena itu pihaknya merasa perlu berkoordinasi dengan ESDM Jatim untuk menertibkan dan mengkaji ulang ijin penambangan di Jatim.

“Senin besok kami akan panggil Kepala Dinas ESDM Jatim terkait sampai sejauh mana ijin penambangan di Jatim. Bukan untuk memperpajang, tapi mana pertambangan di Jatim yang perlu dicabut dan menindak tegas pertambangan liar yang merusak kekayaan dan lingkungan,” tegasnya kepada Lensa Indonesia, Jumat (2/10/2015).

Selain itu, DPRD Jatim juga menanggapi serius terkait masalah ini. Bahkan, komisi A akan segera membentuk panitia khusus (Pansus), sebab masalah yang terjadi di Lumajang dinilai bukan hanya soal kriminalitas dan hukum saja. Tapi juga memuat masalah lainnya soal perijinan tambang, lingkungan hidup hingga masalah sosial.

“Segera kami bentuk Pansus dan akan diisi oleh lintas komisi di DPRD Jatim. Hasil dari Pansus ini akan kami laporkan ke pimpinan dewan,” tambah Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo.

Dijelaskan Freddy, pihaknya merasa prihatin dengan kejadian penganiayaan yang menimpa Salim Kancil hingga akhirnya berujung maut tersebut. Hal itu jelas sudah melanggar hak asasi manusia, oleh karena itu Komisi A DPRD Jatim juga minta kepada kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini termasuk menangkap pelakunya, baik pelaku lapangan maupun otak pelaku.

“Harus diusut tuntas itu. Untuk Pemprov Jatim juga harus segera mengkaji ulang seluruh ijin tambang di Jatim. Khusus untuk tambang di Lumajang untuk sementara saya rasa harus dihentikan,” tutup Freddy asal Fraksi Partai Golkar.@sarifa