LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur merilis sejumlah nama calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2015 yang dianggap belum melengkapi persyaratan. Hal ini bisa mengancam nasib para calon dalam Pilkada karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) alias tak bisa lolos.

Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menjelaskan persyaratan yang dimaksud yakni menyerahkan surat keputusan pemberhentian para calon kepala daerah yang masih berstatus sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD, Anggota TNI, Polri dan PNS serta pejabat atau pegawai BUMN/BUMD kepada KPU kabupaten/kota paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

“Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU No 12 tahun 2015 pasal 68. Jika sampai batas waktu 60 hari sejak ditetapkan mereka belum mampu menyerahkan surat keputusan pemberhentian mereka dari jabatan masing-masing, maka KPU akan menyatakan status TMS kepada pasangan yang bersangkutan,” ujarnya kepada Lensa Indonesia Selasa (20/10/2015).

Seperti diketahui, dari 19 KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak di Jawa Timur kecuali Surabaya, Pacitan dan Blitar telah menetapkan pasangan calon sejak 24 Agustus 2015. “Kalau dihitung 60 hari sejak Paslon ditetapkan, maka 22 Oktober besok merupakan batas akhir penyerahan SK pemberhentian mereka. Kalau tidak, maka KPU setempat akan menyatakan mereka sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain pencalonannya akan dibatalkan,” tegas Choirul Anam.

Diminta tanggapan terkait calon kepala daerah yang berasal dari tingkat provinsi, sehingga surat keputusan pemberhentiannya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang hingga saat ini tak kunjung diterbitkan, pihaknya mengaku itu diluar tupoksi KPU Jatim. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU akan menjalankan seluruh aturan yang telah ditetapkan.

“Jelas itu diluar tupoksi dan kewenangan kami (KPU Jatim). Sama halnya rekom dari partai politik, KPU gak berkepentingan bagaimana keluarnya surat, yang penting harus ada dan diserahkan kepada kami,” tukas Choirul Anam. @sarifa

Berikut nama-nama ini paslon kepala daerah di Jawa Timur dengan status PNS, Anggota TNI, Polri, DPRD kota/kabupaten juga provinsi serta pejabat BUMN/BUMD yang belum menyerahkan surat pemberhentian:

1. Kartika Hidayati (Calon Wakil Bupati Lamongan), sebelumnya menjabat Anggota DPRD Provinsi Jatim

2. Nur Achmad (Calon Wakil Bupati Sidoarjo), sebelumnya menjabat Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo

3. Warih Andono (Calon Bupati Sidoarjo), sebelumnya menjabat Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo

4. Rasiyo (Calon Walikota Surabaya), sebelumnya menjabata Komisaris BUMD Bank UMKM Jatim

5. Husnul Khuluk (Calon Bupati Gresik), sebelumnya menjabat sebagai PNS

6. Sugiri Sancoko (Calon Bupati Ponorogo), sebelumnya menjabat sebagai DPRD Provinsi Jatim

7. Misranto (Calon Bupati Ponorogo), sebelumnya menjabat sebagai PNS.