Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

SE hate speech Kapolri tak memiliki kekuatan menghukum seseorang 

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto angkat bicara soal Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech yang dikeluarkan 8 Oktober 2015 lalu.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, SE tersebu tidak memiliki kekuatan untuk menghukum seseorang. Sebab, payung hukum surat edaran tersebut bersinergi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai Pasal 156.

“Surat Edaran itu hanya digunakan untuk instansi jajaran Polri. Surat Edaran itu tidak punya kekuatan hukum untuk menghukum seseorang, yang untuk menuntut seseorang adalah pasal yang berkaitan dengan hukum” ujaranya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (03/11/2015).

Menurut Agus, dengan SE hate Speech tersebut, berbeda dengan Undang-Undang (UU), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun pasal, di mana mereka yang melanggar akan bisa dijerat kurungan penjara ataupun denda. “Ini hanya surat edaran yang kekuatan hukumnya tidak kuat,” terangnya.

“Melanggar surat edaran terus dituntut 10 tahun, 5 tahun, itu tidak bisa. Konstruksi hukumnya tidak kuat Tetapi kalau melanggar UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) ataupun melanggar KUHP dan sebagainya, itu bisa saja,” pungkas adik kandung mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo ini.

Sebelumnya, Kapolri mengeluarkan surat edaran bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Surat ini bertujuan untuk menindak netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Dalam surat edaran tersebut, penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti hukuman empat tahun penjara bagi siapa saja yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP.

Sementara itu, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Hukuman ini diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.@dg

Baca Juga:  Khofifah targetkan Jatim juara umum Popnas 2019