Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar sarasehan Festival Reyog Nasional (FRN) dan Grebeg Suro dengan menghadirkan berbagai elemen dan penggiat reyog di Gedung DPRD, Selasa (17/11/2015).

Sarasehan ini digelar sebagai ajang curhat pasca munculnya berbagai protes dan kasak-kusuk pemboikotan FRN 2016.

Dari banyak masukan dan pernyataan yang ada, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo,  Sapto Djatmiko berjanji akan membenahi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan FRN dan Grebeg Suro, terutama yang terjadi pada FRN 2015 satu bulan lalu.

“Banyak hal akan kita benahi. Mulai dari tata panggung sampai penjurian. Untuk penjurian misalnya, jumlahnya akan ditambah menjadi lima orang dari sebelumnya tiga orang. Ada juga dewan pengamat. Untuk menentukan pemenang, peserta-peserta juga diikutkan untuk bermusyawarah. Penjurian dijamin transparan,” ungkap Sapto usai sarasehan.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas penjurian akan benar-benar dijaga agar kepercayaan para peserta FRN terhadap penjurian dan kepanitiaan bisa tumbuh kembali. Harapannya, pemboikotan seperti yang sedang ramai di tengah peserta FRN 2015 dari sejumlah daerah tidak benar-benar dilakukan.

“Untuk itu tidak bisa hanya Dinas Pariwisata saja yang bekerja. Semua juga harus ikut berpartisipasi untuk membehani FRN ini. Apalagi dari forum tadi sudah jelas hal-hal yang ternyata menjadi kekurangan kita dalam melaksanan FRN,” ujarnya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Sulton menyatakan, terkait FRN dan Grebeg Suro ini, ia telah melontarkan sejumlah gagasan dalam forum sarasehan tersebut.

“Yang saya tekankan adalah adanya grand design (rancangan besar) dan blueprint  (cetak biru) dari kegiatan ini. Di situ nanti kita letakkan tujuan besar kegiatan sehingga langkah yang kita buat lebih terarah. Selama ini kedua hal itu belum ada,” ungkap Sulton.

Ia melihat ada tiga hal besar yang melekat dalam pelaksanaan FRN dan Grebeg Suro. Yaitu persoalan pelestarian budaya, persoalan pariwisata dan persoalan hiburan rakyat. Dari ketiga hal itu, menurutnya, setiap persoalan ada ukuran-ukuran keberhasilannya.

Ketua DPRD Ponorogo Ali Mufti menyatakan, dari forum yang digelar pihaknya, ia meminta Pemkab Ponorogo dan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan FRN dan Grebeg Suro segera berbenah.

“Harapannya, semua pihak bisa puas. Penjurian misalnya, harus transparan. Dengan forum seperti ini, tentu saja bagi kami akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun anggaran, terutama dalam kegiatan tersebut,” ujarnya.@arso