Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE JATIM RAYA

KPU dan Panwas klaim Kota Surabaya telah steril APK 

LENSAINDONESIA.COM: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah memasuki masa tenang, Minggu (06/12/2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya mengklaim Kota Surabaya telah steril dari Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) seluruh pasangan calon.

Hal ini dikarenakan masa kampanye Pilwali Surabaya berakhir Sabtu (5/12/2015) lalu , tepatnya pukul 24.00 WIB. Selanjutnya tahapan pemilu memasuki masa tenang sampai hari coblosan 9 Desember 2015 mendatang.

Selama masa tenang, KPU Surabaya bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) telah mencopoti seluruh alat peraga kampanye (APK) milik paslon nomor urut 1, Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari dan nomor urut 2, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

“APK sudah dibersihkan sejak dini hari tadi dan selesai pukul 09.00 tadi. Namun, untuk alat peraga sosialisasi (APS) dibiarkan hingga coblosan berlangsung,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Minggu (6/12/2015).

Ia menerangkan, APS terdiri atas spanduk bergambar contoh surat suara, cara mencoblos yang benar, serta sosialisasi hari pencoblosan. Semuanya dibiarkan berdiri sampai hari coblosan. Tapi, APK bergambar paslon, baik milik Tri Rismharini-Whisnu Sakti Buana dan Rasiyo-Lucy Kurniasari, dibersihkan semua.

“Untuk BK (bahan kampanye, red) seharusnya disebarkan kepada seluruh masyarakat bukan untuk ditempel. BK tersebut sesuai jumlah kepala keluarga dengan harapan masing-masing bisa tahu paslonnya,” terangnya.

Untuk BK yang ditempel apakah termasuk kategori pelanggaran, Purnomo tidak ingin menjelaskan secara detail. Sejatinya, BK bentuknya disebarkan paslon selama masa kampanye. Bukan dipasang di pohon, tembok, dan tempat-tempat lainnya yang mengarah ke pelanggaran. Bila masih ada BK milik paslon yang dipasang, pihaknya menyerahkan kepada Panwaslu untuk menertibkan.

“Melanggar atau tidak melanggar kami serahkan sepenuhnya ke Panwas,” pungkasnya.

Setelah masa kampanye usai, lanjut Purnomo, tim kampanye kedua paslon wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).

“Penyerahan ke KPU pada 6 Desember hari ini,” ungkap alumnus Universitas Brawijaya Malang ini.

Dalam mengisi masa tenang, KPU Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi serentak di puluhan titik. Hal ini dilakukan penyelenggara pemilu demi meningkatkan angka golput bisa berkurang.

“Relawan Demokrasi KPU Kota Surabaya beserta jajaran PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan sudah turun ke masyarakat untuk sosialisasi serentak,” tambahnya.

Untuk APK yang sudah dibersihkan oleh KPU, Panwaslu, jajaran Pemkot Surabaya, serta pihak kepolisian akan diamankan di Kantor Panwaslu Kota Surabaya. Teknisnya, menurut Purnomo, akan dimusnahkan.

“Nanti, dibicarakan lebih lanjut sama Panwas untuk pemusnahan APK,” tambahnya.@wan