Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE DEMOKRASI

Tidak netral, Ketua KPU dan anggota Panwas ini dipecat! 

LENSAINDONESIA.COM: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan putusan pemberhentian kepada dua anggota penyelenggara pemilu. Mereka adalah Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yaitu Kasasi dan anggota Panwascam Pedongga, Mamuju Utara atas nama Damis.

Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan delapan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jakarta, pada Selasa (22/12/2015) pukul 14.00 WIB.

“Memutuskan, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu atas nama Kasasi sebagai Ketua merangkap anggota KPU Dharmasraya,” ujar anggota DKPP, Endang Wihdatiningtyas di Gedung DKPP Jalan MH Thamrin Jakarta Selasa (22/12/2015).

Kasasi diketahui telah mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan menuliskan komentarnya pada akun Facebook milik istri dari pasangan calon usai pelaksanaan debat pertama kandidat.

Dalam laman situs jejaring sosial itu, kasasi menulis Selamat malam pak, selamat atas suksesnya debat kita tadi, saya berharap jangan sampai terpancing oleh paslon no 1 tq.

Menurut Endang, dari komentar tersebut sudah bisa disimpulkan yang bersangkutan telah gagal dalam menjaga independensi sebagai penyelenggara pemilu.

“Diperintahkan agar KPU Sumatera Barat mengeluarkan SK paling lambat tujuh hari setelah putusan ini dibacakan,” ucap Endang.

Sementara itu, DKPP juga memutuskan untuk memberhentikan anggota Panwascam Pedongga, Mamuju Utara atas nama Damis karena kedapatan mendukung pasangan calon nomor urut 2.

Bukti dukungan yang dilakukan Damis adalah saat mengikuti kampanye terbatas pasangan calon nomor urut 2.

Selain itu yang bersangkutan juga sempat mengacungkan dua jarinya yang merupakan ciri khas pasangan tersebut.

“Dijatuhkan sanksi berupa pencabutan hak kepada teradu untuk menjadi penyelenggara di pilkada selanjutnya,” ucap anggota DKPP, Ida Budhiat.

Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap Sahran Raden selaku ketua KPU Sulawesi Tengah dan Nisbah, anggota KPU Sulawesi Tengah.

Baca Juga:  Kronologi meninggalnya siswa TK di Ciputra Waterpark masih simpang siur

Peringatan lainnya kepada PPK Makale Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan, Rahmi Ermiati Makkawaru dan Alfrida Kabanga, anggota Panwaslu Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Sementara itu, sebanyak 18 penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP memulihkan nama baiknya.

Sementara, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menilai banyaknya penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi menandakan bahwa penyelenggara Pemilu dijadikan sasaran pengaduan oleh para pihak baik itu LSM, peserta Pemilu maupun masyarakat. Namun DKPP menyelamatkan nama baik penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik dan menjaga lembaga.

“Selama tahun 2015, penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi sebanyak 278 orang atau 60 persen, diberi sanksi peringatan 122 orang atau 27 persen, diberhentikan sementara empat orang atau satu persen, pemberhentian tetap sebanyak 39 orang atau sembilan persen dan sisanya ketetapan tiga persen dari total penyelenggara Pemilu yang diadukan sebanyak 456 orang,” pungkas Jimly.@yuanto