Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE JATIM RAYA

DPRD Surabaya minta pelantikan Risma-Wisnu dipercepat 

LENSAINDONESIA.COM: DPRD Surabaya berharap pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana dipercepat.

Ketua DPRD Surabaya Armudji mengatakan pihaknya sudah berkirim surat ke Gubernur Jatim agar pelantikan dimajukan karena sudah tidak ada masalah. “Ya kami ini normatif aja. Karena Pilkada Surabaya sudah tidak ada masalah, makanya dipercepat saja. Kami sudah kirim surat (ke Gubernur Jatim) pada Selasa (29/12/2015) kemarin,” terangnya kepada Lensa Indonesia.

Menurutnya, percepatan pelantikan Risma-Wisnu itu dimaksudkan selain sudah tak ada masalah, beberapa kebijakan strategis harus diputuskan walikota definitif. Diantaranya terkait anggaran dan perpindahan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Misalkan keputusan soal PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) dan mutasi jabatan lebih mudah dilakukan oleh walikota definitif. Jadi percepatan pembangunan dan kebijakan strategis segera bisa dilakukan,” sambung Armudji.

Terkait percepatan pelantikan ini atas instruksi Menteri Dalam Negeri, DPRD Surabaya mengaku belum mendapat perintah langsung dan hanya mendengar dari media.

Namun, DPRD SUrabaya mengaku mendapat informasi bahwa pelantikan hasil Pilkada di Jatim akan dilakukan di ibukota, yaitu Surabaya. Nantinya akan dijadwalkan dua waktu yang berbeda. Diantaranya yang masih bermasalah dan yang sudah tidak ada gugatan. “Entah nanti akhir Januari atau lebih cepat, intinya kami hanya mengusulkan dipercepat saja. Semua berkas dari KPU Surabaya dan surat sudah kami kirim agar segera diproses,” papar Armudji.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (29/12) menyatakan sedang mempersiapkan diskusi rapat pimpinan (Rapim) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengagendakan pelantikan kepala daerah yang rencananya dilakukan dua tahap.

Bagi daerah yang tidak ada sengketa Pilkada, pelantikan bisa digelar akhir Januari. Sedangkan kalau daerah yang ada sengketa menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir Maret. @iwan