Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE JATIM RAYA

Pemilihan Direksi BUMD Surabaya molor, Komisi B salahkan Pj Walikota 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rio Pattiselano menyayangkan molornya pemilihan Direksi dan Badan Pengawas (Bawas) di beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Surabaya.

Jabatan yang lowong di beberapa BUMD tersebut diantaranya PD Pasar Surya, PDAM, Rumah Potong Hewan (RPH) serta Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Molornya pemilihan Direksi dan Bawas ini diduga karena belum adanya komunikasi antara pejabat (Pj) Walikota Surabaya Nurwiyatno dengan Walikota terpilih, Tri Rismaharini.

“Ini yang saya kritisi dari awal, kenapa di Denpasar dan kota lain bisa, sedangkan Surabaya tidak?,” kata Rio, Minggu (31/01/2016).

Rio mencontohkan, Direktur Utama PDAM di Denpasar Bali bisa dilantik oleh pejabat wali kota. Proses pelantikan itu dilakukan setelah ada koordinasi antara Pj walikota dengan walikota terpilih. “Jadi ada komunikasi dulu antara dua pejabat ini,” katanya.

Sementara di kota Surabaya, lanjut dia, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini belum ada komunikasi antara PJ walikota dengan walikota yang terpilih.

“Mohon maaf, Pak Nur (Pejabat Walikota) berkali-kali minta dimediasi ketemu Bu Risma tapi tidak pernah ketemu,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Bahkan, lanjut dia, melalui kalangan dewan pun, dalam situasi informal keduanya sulit dipertemukan. Rio menerangkan, pertemuan keduanya dipandang perlu untuk menghindari status quo dan stagnasi di BUMD.

“Kan sudah ada namanya, siapa calon bawas dan direksi. Tinggal waktu ketemu Bu Wali (Risma), Pak PJ nanya dari nama-nama yang ada, mana yang sesuai dengan keinginan wali kota, selesai,” katanya.

Apabila, lanjut dia, sudah ada nama yang direkomendasi wali kota terpilih, pejabat wali kota tinggal mengeluarkan surat keputusannya kemudian, melakukan koordinasi dengan pejabat setingkat dia tasnya yakni Gubernur untuk meminta izin ke Kemendagri.

Baca Juga:  Kombatan dukung Jokowi bersihkan anasir-anasir penjerumus di dalam Istana

“Sehingga tidak ada kekosongan pejabat BUMD. Ini yang terjadi di Denpasar, waktu kita kunker ke sana,” kata Rio.

Rio menambahkan penjabat wali kota bisa melantik pejabat BUMD, selain karena memiliki kewenangan juga sudah berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih. “Harusnya PJ bisa melakukan itu. Tapi saya tahu Pak Nur (Nurwiyatno) itu tenggang rasanya tinggi karena menghormati Bu walikota(risma),” ujarnya.

Ia mengatakan, jika proses pemilihan lancar, diperkirakan November tahun lalu sudah terpilih jajaran direksi dan Badan pengawas beberapa BUMD. “Sebenarnya sejak Oktober lalu, dewan mendorong pertemuan antara PJ dan Bu Risma. Tapi belum juga terlaksana,” katanya.@LI-13/iwan/ant