LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritisi proses hukum kasus dugaan penyimpangan dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang akhirnya menyeret La Nyalla Mattalitti menjadi tersangka.

Kejaksaan Agung dinilai tidak sungguh-sunguh ingin menegakkan hukum.

Fadli Zon pun menyebut, kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut dicampuri urusan politik.

“Kalau menurut saya ini sangat berbau politik ya. Saya kira sejak awal kita melihat ini kriminalisasi terhadap saudara La Nyalla. Kalau tindakan jaksa agung kan selalu politis. Tidak benar-benar menegakkan hukum,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/03/2016) kemarin.

Menurut Fadli, kasus yang menjerat La Nyalla sudah selesai karena sudah ada putusan tetap dari pengadilan (incraht).

Fadli pun meminta pemerintah tidak menggunakan hukum sebagai alat politik. “Hukum jangan diinjak-injak untuk kepentingan politik,” ujarnya. “Ini adalah kasus kriminalisasi,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Sebelumnya, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul menilai permintaan Jaksa Agung RI, HM Prasetya untuk menerbitkan red notice terhadap La Nyalla Mattalitti, tersangka dalam perkara dana hibah Kadin Jatim sangat berlebihan. Karena secara hukum, perkara ini selain sedang diuji di praperadilan, La Nyalla juga masih berstatus tersangka.

Dikatakan Chudry, dalam UU No 1 tahun 2006, tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, permintaan untuk red notice (permintaan penangkapan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai buron) kepada interpol dalam Pasal 9 harus diajukan oleh Menteri melalui saluran diplomatik berdasarkan permohonan Kapolri atau Jaksa Agung.

Menurut Chudry di di dalam pengajuan itu harus dicantumkan pokok masalah dan hakekat dari penyidikan.

“Bagaimana mungkin red notice itu dapat dikirimkan atau lebih jauh lagi, dapat dikabulkan oleh negara-negara anggota interpol, ketika penetapan tersangkanya masih dalam proses pengujian praperadilan. Apalagi, dalam proses hukum acara pidana modern, tindakan Kejaksaan yang ngotot melakukan upaya paksa ketika tersangka sedang mempertanyakan penetapan tersangkannya adalah hal di luar kelaziman hukum acara pidana yang modern. Sehingga, kami yakin red notice itu berlebihan dan akan ditolak,” tukasnya di Jakarta kemarin.

Red notice ini, tambah pengajar ilmu hukum ini, ujung-ujungnya adalah meminta ekstradisi. Hal yang harus dibuktikan tadi adalah menjelaskan bagaimana duduk persoalannya. “Dan itu tidak lazim di dalam praktek acara pidana internasional ketika orang mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangkanya. Apalagi tersangka itu dilingkupi dengan azas presumption of innocence (praduga tidak bersalah),” urainya.

Chudry juga menyoal penetapan status DPO kepada tersangka dalam perkara dana hibah Kadin itu. Ia menilai setali tiga uang dengan permintaan red notice. “Bagaimana mungkin tersangka yang mengirim surat perihal permintaan penundaan pemeriksaan dengan dalih masih adanya proses hukum yang merupakan hak dirinya, yaitu praperadilan ditetapkan sebagai DPO?,” tanya Chudry.

Apalagi sudah diketahui, bahwa di dalam pengujian praperadilan itu, La Nyalla meminta bahwa segala upaya paksa dari Jaksa untuk dihentikan sampai ada putusan praperadilan. “Jadi tidak ada niat atau motif jahat untuk tidak memenuhi panggilan tersebut. Karena dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tersebut sedang diuji,” tandasnya.

Sebagai akademisi hukum, Chudry menilai ada yang salah dalam proses acara pidana ketika Kejaksaan membabi buta. Padahal prinsip dasar hukum acara pidana adalah equal arms, yakni posisi yang sama antara negara (dalam hal ini Jaksa) dengan tersangka. Bentuk penghormatan Jaksa terhadap praperadilan adalah menunggu upaya praperadilan yang menurut hukum berlangsung acara cepat.

Diketahui, dalam kasus yang sebenarnya sudah inkraht dengan terpidana dua pengusurus kadin Jatim Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring ini, La Nyalla dituduh menggunakan dana hibah untuk pembelian saham perdana (initial public offering/IPO) Bank Jatim.@LI-13