LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arif Puyuono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan suap pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi.

Bahkan, Arif pun mempersilahkan KPK menangkap wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik yang juga kakak kandung dari Sanusi jika terlibat dalam kasus tersebut.

Pernyataan Arif tersebut disampaikan dalam menanggapi disegelnya ruang kerja Sanusi dan Taufik oleh KPK, Kamis (31/03/2016) malam kemarin.

“Kalau disegel itu proses hukum. Artinya kalau dia benar-benar terlibat ya diangkat (kasusnya) dan ditangkap,” kata Arif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (01/04/2016).

Taufik dan Sanusi merupakan dua orang yang menjadi pucuk pimpinan DPD Gerindra DKI Jakarta. Selain Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik merupakan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.

Sementara Sanusi merupakan mantan Ketua Fraksi Gerindra yang juga sempat digadang-gadang sebagai bakal calon yang akan diusung Gerindra dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.

Meski demikian, Arif mendukung langkah KPK menusut kasus ini. Menurutnya, dengan ditangkapnya Sanusi melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, pihaknya dapat menyaring kader-kader yang antikorupsi.

“Sekarang kita menggunakan sistem ayakan, yang terbaik yang tetap berkecimpung di Gerindra. Kita akan mendukung KPK untuk tangani yang korupsi seperti ini,” katanya.

Arif menegaskan, Partai Gerindra kecewa dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Sanusi. Untuk itu, atas nama Gerindra, Arif meminta maaf kepada masyarakat.

“Saya sampaikan atas nama Gerindra meminta maaf atas ulah kader kami yang sebenarnya busuk artinya kami datang kesini bukan untuk membela kader kami, kami justru mendukung KPK memberishkan kader gendera yang terlibat korupsi,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap KPK, Arif menyatakan, Gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Sanusi. Sebaliknya, Gerindra akan memecat Sanusi jika telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Terus terang berkali kali Ketum kami Prabowo (Subianto) berpesan kepada seluruh kader bahwa tidak ada tempat di Gerindra bagi koruptor,” katanya.

Diketahui, Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta yang dibahas DPRD DKI Jakarta itu mencakup pembahasan tentang peruntukan lahan di pulau-pulau reklamasi yang sedang dibangun di Teluk Jakarta.@LI-13